Minggu, 13/10/2013 12:09 WIB

Lurah Ceger Jaktim dan Bendahara yang Ditahan Kejari Terancam Dipecat

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Jakarta - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jakarta Timur telah mendengar informasi tertangkapnya lurah dan bendahara kelurahan Ceger terkait penyelewengan APBD Rp 450 juta. Mereka akan memecat lurah dan bendahara tersebut jika terbukti terlibat dalam kasus itu.

"Iya kami, sudah denger tapi sampai ini kami belum mendapat keterangan resmi dari instansi yang berwenang seperti polisi maupun kejaksaan," ujar Kepala Kantor Badan Kepegawaian Daerah Jakarta Timur, Sulistyawati, saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (13/10/2013).

Pihaknya belum dapat mengkonfirmasi terkait penangkapan tersebut. Mereka baru bisa meminta keterangan yang bersangkutan pada Rabu (16/10) karena ada cuti bersama perayaan Hari Raya Idul Adha.

Jika telah mendapatkan surat keterangan resmi penahanan dari instansi yang berwenang, lanjut Sulistyawati, pihaknya akan memberikan laporan ke BKD tingkat provinsi.

"Kalau sudah terima surat resmi, kita akan berikan surat pemberhentian sementara kepada kedua pejabat tersebut," tandasnya.

"Kalau memang terbukti dan telah mendapatkan keputusan inkrah dari pengadilan, sanksinya sangat berat. Akan kita pecat langsung," tambahnya.

Kejari Jakarta Timur menahan Lurah Ceger Fanda Fadly Lubis dan Bendahara Kelurahan Ceger Zaitul Akmam, Jumat (11/10). Keduanya disangka terlibat penyelewengan anggaran dari APBD DKI sebesar Rp 450 juta. Dari hasil audit, ternyata ada sejumlah kegiatan yang fikif.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(edo/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%