Minggu, 13/10/2013 12:09 WIB

Lurah Ceger Jaktim dan Bendahara yang Ditahan Kejari Terancam Dipecat

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Jakarta - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jakarta Timur telah mendengar informasi tertangkapnya lurah dan bendahara kelurahan Ceger terkait penyelewengan APBD Rp 450 juta. Mereka akan memecat lurah dan bendahara tersebut jika terbukti terlibat dalam kasus itu.

"Iya kami, sudah denger tapi sampai ini kami belum mendapat keterangan resmi dari instansi yang berwenang seperti polisi maupun kejaksaan," ujar Kepala Kantor Badan Kepegawaian Daerah Jakarta Timur, Sulistyawati, saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (13/10/2013).

Pihaknya belum dapat mengkonfirmasi terkait penangkapan tersebut. Mereka baru bisa meminta keterangan yang bersangkutan pada Rabu (16/10) karena ada cuti bersama perayaan Hari Raya Idul Adha.

Jika telah mendapatkan surat keterangan resmi penahanan dari instansi yang berwenang, lanjut Sulistyawati, pihaknya akan memberikan laporan ke BKD tingkat provinsi.

"Kalau sudah terima surat resmi, kita akan berikan surat pemberhentian sementara kepada kedua pejabat tersebut," tandasnya.

"Kalau memang terbukti dan telah mendapatkan keputusan inkrah dari pengadilan, sanksinya sangat berat. Akan kita pecat langsung," tambahnya.

Kejari Jakarta Timur menahan Lurah Ceger Fanda Fadly Lubis dan Bendahara Kelurahan Ceger Zaitul Akmam, Jumat (11/10). Keduanya disangka terlibat penyelewengan anggaran dari APBD DKI sebesar Rp 450 juta. Dari hasil audit, ternyata ada sejumlah kegiatan yang fikif.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(edo/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%