Minggu, 13/10/2013 12:09 WIB

Lurah Ceger Jaktim dan Bendahara yang Ditahan Kejari Terancam Dipecat

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Jakarta - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jakarta Timur telah mendengar informasi tertangkapnya lurah dan bendahara kelurahan Ceger terkait penyelewengan APBD Rp 450 juta. Mereka akan memecat lurah dan bendahara tersebut jika terbukti terlibat dalam kasus itu.

"Iya kami, sudah denger tapi sampai ini kami belum mendapat keterangan resmi dari instansi yang berwenang seperti polisi maupun kejaksaan," ujar Kepala Kantor Badan Kepegawaian Daerah Jakarta Timur, Sulistyawati, saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (13/10/2013).

Pihaknya belum dapat mengkonfirmasi terkait penangkapan tersebut. Mereka baru bisa meminta keterangan yang bersangkutan pada Rabu (16/10) karena ada cuti bersama perayaan Hari Raya Idul Adha.

Jika telah mendapatkan surat keterangan resmi penahanan dari instansi yang berwenang, lanjut Sulistyawati, pihaknya akan memberikan laporan ke BKD tingkat provinsi.

"Kalau sudah terima surat resmi, kita akan berikan surat pemberhentian sementara kepada kedua pejabat tersebut," tandasnya.

"Kalau memang terbukti dan telah mendapatkan keputusan inkrah dari pengadilan, sanksinya sangat berat. Akan kita pecat langsung," tambahnya.

Kejari Jakarta Timur menahan Lurah Ceger Fanda Fadly Lubis dan Bendahara Kelurahan Ceger Zaitul Akmam, Jumat (11/10). Keduanya disangka terlibat penyelewengan anggaran dari APBD DKI sebesar Rp 450 juta. Dari hasil audit, ternyata ada sejumlah kegiatan yang fikif.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(edo/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%