detikcom
Minggu, 13/10/2013 12:09 WIB

Lurah Ceger Jaktim dan Bendahara yang Ditahan Kejari Terancam Dipecat

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Jakarta - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jakarta Timur telah mendengar informasi tertangkapnya lurah dan bendahara kelurahan Ceger terkait penyelewengan APBD Rp 450 juta. Mereka akan memecat lurah dan bendahara tersebut jika terbukti terlibat dalam kasus itu.

"Iya kami, sudah denger tapi sampai ini kami belum mendapat keterangan resmi dari instansi yang berwenang seperti polisi maupun kejaksaan," ujar Kepala Kantor Badan Kepegawaian Daerah Jakarta Timur, Sulistyawati, saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (13/10/2013).

Pihaknya belum dapat mengkonfirmasi terkait penangkapan tersebut. Mereka baru bisa meminta keterangan yang bersangkutan pada Rabu (16/10) karena ada cuti bersama perayaan Hari Raya Idul Adha.

Jika telah mendapatkan surat keterangan resmi penahanan dari instansi yang berwenang, lanjut Sulistyawati, pihaknya akan memberikan laporan ke BKD tingkat provinsi.

"Kalau sudah terima surat resmi, kita akan berikan surat pemberhentian sementara kepada kedua pejabat tersebut," tandasnya.

"Kalau memang terbukti dan telah mendapatkan keputusan inkrah dari pengadilan, sanksinya sangat berat. Akan kita pecat langsung," tambahnya.

Kejari Jakarta Timur menahan Lurah Ceger Fanda Fadly Lubis dan Bendahara Kelurahan Ceger Zaitul Akmam, Jumat (11/10). Keduanya disangka terlibat penyelewengan anggaran dari APBD DKI sebesar Rp 450 juta. Dari hasil audit, ternyata ada sejumlah kegiatan yang fikif.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(edo/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
46%
Kontra
54%