detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Sabtu, 19/04/2014 12:38 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Sabtu, 12/10/2013 23:23 WIB

Updated

KPK Perpanjang Cegah Eks Kepala Bappebti Terkait Dugaan Suap Kuburan

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - KPK memperpanjang pencegahan untuk mantan Kepala Bappebti Syahrul Raja Sempurnajaya dan dua pihak swasta. Perpanjangan pencegahan mereka dimulai 10 Oktober kemarin lusa.

Informasi yang diterima detikcom, Sabtu (12/10/2013), dua pihak swasta yang dicegah adalah Komisaris PT Garinda Perkasa Ida Nurraida dan Herlina Triana Diehl.

Syahrul sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dia diduga sebagai pemegang saham PT Garindo Perkasa sebagai perusahaan yang akan menggarap lahan makam tersebut. Syahrul diduga telah melanggar pasal 5 ayat 1 atau pasal 13 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU no 20 tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 KUHP.

Direktur PT Garindo Perkasa juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama beberapa waktu yang lalu karena diduga memberi uang suap kepada ketua DPRD Bogor Iyus Djuher. Selain keduanya, KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan izin TPBU di kabupaten Bogor ini telah menetapkan empat tersangka lainnya, yakni Pegawai Pemkab Bogor Listo Welly Sabu, PNS Pemkab Bogor Usep Jumeno, Direktur utama PT Garindo Perkasa Sentot Susilo dan direktur PT Garindo Perkasa Nana Supriatna.

Berikut data mereka yang pencegahannya diperpanjang oleh KPK:

1. Syahrul Raja Sempurnajaya
TTL: Tanjung Karang, 20 Oktober 1954
Pekerjaan: mantan Kepala Bappebti
Surat Keputusan KPK No. KEP-722/01-23/10/2013 tanggal 10 Oktober 2013 terkait korupsi pembangunan TPBU di Bogor.

2. Ida Nurraida
TTL: Majalengka, 16 Agustus 1950
Pekerjaan: Komisaris PT Garindo Perkasa
Surat keputusan KPK No. KEP-722/01-23/10/2013 tanggal 10 Oktober 2013 terkait korupsi pembangunan TPBU di Bogor.

3. Herlina Triana Diehl
TTL: Balimbingan, 01 Okt 1965
Pekerjaan: Swasta
Surat keputusan KPK No. KEP-723/01-23/10/2013 tanggal 10 Oktober 2013 terkait korupsi pembangunan TPBU di Bogor.



Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(trq/trq)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
81%
Kontra
19%