Sabtu, 12/10/2013 23:23 WIB

Updated

KPK Perpanjang Cegah Eks Kepala Bappebti Terkait Dugaan Suap Kuburan

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - KPK memperpanjang pencegahan untuk mantan Kepala Bappebti Syahrul Raja Sempurnajaya dan dua pihak swasta. Perpanjangan pencegahan mereka dimulai 10 Oktober kemarin lusa.

Informasi yang diterima detikcom, Sabtu (12/10/2013), dua pihak swasta yang dicegah adalah Komisaris PT Garinda Perkasa Ida Nurraida dan Herlina Triana Diehl.

Syahrul sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dia diduga sebagai pemegang saham PT Garindo Perkasa sebagai perusahaan yang akan menggarap lahan makam tersebut. Syahrul diduga telah melanggar pasal 5 ayat 1 atau pasal 13 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU no 20 tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 KUHP.

Direktur PT Garindo Perkasa juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama beberapa waktu yang lalu karena diduga memberi uang suap kepada ketua DPRD Bogor Iyus Djuher. Selain keduanya, KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan izin TPBU di kabupaten Bogor ini telah menetapkan empat tersangka lainnya, yakni Pegawai Pemkab Bogor Listo Welly Sabu, PNS Pemkab Bogor Usep Jumeno, Direktur utama PT Garindo Perkasa Sentot Susilo dan direktur PT Garindo Perkasa Nana Supriatna.

Berikut data mereka yang pencegahannya diperpanjang oleh KPK:

1. Syahrul Raja Sempurnajaya
TTL: Tanjung Karang, 20 Oktober 1954
Pekerjaan: mantan Kepala Bappebti
Surat Keputusan KPK No. KEP-722/01-23/10/2013 tanggal 10 Oktober 2013 terkait korupsi pembangunan TPBU di Bogor.

2. Ida Nurraida
TTL: Majalengka, 16 Agustus 1950
Pekerjaan: Komisaris PT Garindo Perkasa
Surat keputusan KPK No. KEP-722/01-23/10/2013 tanggal 10 Oktober 2013 terkait korupsi pembangunan TPBU di Bogor.

3. Herlina Triana Diehl
TTL: Balimbingan, 01 Okt 1965
Pekerjaan: Swasta
Surat keputusan KPK No. KEP-723/01-23/10/2013 tanggal 10 Oktober 2013 terkait korupsi pembangunan TPBU di Bogor.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(trq/trq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%