Jumat, 11/10/2013 20:10 WIB

Kasus Pembunuhan Holly, Polisi: Pemanggilan Gatot Sudah Sesuai Prosedur

Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Pejabat esolon I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Gatot Supiartono dipanggil polisi untuk dimintai keterangannya terkait pembunuhan Holly Angela Ayu di Apartemen Kalibata City. Pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya menyatakan bahwa pemanggilan Gatot sudah sesuai prosedur.

"Tentu (sesuai prosedur). Dia kan diperiksa sebagai saksi saja," kata Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Slamet Riyanto kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (11/10/2013).

Saat ditanya apakah pemanggilan Gatot itu karena ada indikasi keterlibatannya dalam pembunuhan Holly, Slamet enggan berkomentar lebih jauh.

"Ya nanti dilihat dulu hasil pemeriksaannya seperti apa," ujar Slamet.

Slamet menjelaskan, pihaknya memanggil Gatot untuk diperiksa karena namanya disebut-sebut oleh salah seorang tersangka bernama Surya Hakim. Namun, Slamet tidak menjabarkan, dalam konteks apa Surya itu menyebut nama Gatot terkait pembunuhan wanita bernama asli Niken Hayu Winanti itu.

"S bilang dia kenal Gatot," ujar Slamet.

Gatot disebut-sebut sebagai suami Holly. Kabar ini dibenarkan oleh keluarga Holly di Salatiga yang menyebutkan bahwa Holly bersuamikan Gatot.

Bahkan, dari hasil olah TKP di kamar di mana Holly dibunuh, polisi menemukan sejumlah foto-foto kebersamaan Gatot dan Holly. Termasuk foto pernikahan Holly dan Gatot.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(mei/fjr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
84%
Kontra
16%