Jumat, 11/10/2013 20:10 WIB

Kasus Pembunuhan Holly, Polisi: Pemanggilan Gatot Sudah Sesuai Prosedur

Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Pejabat esolon I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Gatot Supiartono dipanggil polisi untuk dimintai keterangannya terkait pembunuhan Holly Angela Ayu di Apartemen Kalibata City. Pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya menyatakan bahwa pemanggilan Gatot sudah sesuai prosedur.

"Tentu (sesuai prosedur). Dia kan diperiksa sebagai saksi saja," kata Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Slamet Riyanto kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (11/10/2013).

Saat ditanya apakah pemanggilan Gatot itu karena ada indikasi keterlibatannya dalam pembunuhan Holly, Slamet enggan berkomentar lebih jauh.

"Ya nanti dilihat dulu hasil pemeriksaannya seperti apa," ujar Slamet.

Slamet menjelaskan, pihaknya memanggil Gatot untuk diperiksa karena namanya disebut-sebut oleh salah seorang tersangka bernama Surya Hakim. Namun, Slamet tidak menjabarkan, dalam konteks apa Surya itu menyebut nama Gatot terkait pembunuhan wanita bernama asli Niken Hayu Winanti itu.

"S bilang dia kenal Gatot," ujar Slamet.

Gatot disebut-sebut sebagai suami Holly. Kabar ini dibenarkan oleh keluarga Holly di Salatiga yang menyebutkan bahwa Holly bersuamikan Gatot.

Bahkan, dari hasil olah TKP di kamar di mana Holly dibunuh, polisi menemukan sejumlah foto-foto kebersamaan Gatot dan Holly. Termasuk foto pernikahan Holly dan Gatot.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mei/fjr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%