"Saya memantau apa yang sedang dibicarakan utamanya di media sosial, saya tadi juga berkomunikasi dengan Mendagri munculnya sejumlah kasus di daerah yang melibatkan pejabat-pejabat daerah dan ternyata pejabat-pejabat di daerah itu memiliki kekerabatan," kata SBY.
Hal itu disampaikan SBY di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2013).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya ingatkan sekali lagi kepada jajaran pemerintahan dan seluruh rakyat Indonesia, meskipun UUD maupun UU tidak pernah membatasi siapa menjadi apa posisi di pemerintahan, apakah ayah, ibu, anak, adik itu menduduki posisi-posisi di jajaran pemerintahan, tetapi saya kira kitalah yang mesti memiliki norma batas kepatutan yang patut itu seperti apa, yang tidak patut juga seperti apa," tegas SBY.
Yang berbahaya, tambah dia, apabila menyangkut kekuasaan politik dengan kekuasaan atau power untuk melaksanakan bisnis. Menurut SBY kekuasaan politik yang bercampur kepentingan bisnis berpotensi besar melakukan penyimpangan.
"Godaanya besar, bisa terjadi penyimpangan di sana-sini. Saya mengingatkan, desentralisasi di daerah-daerah begitu besar, kekuasaan gubernur, bupati juga begitu besar. Sebelum diberlakukannya desentralisasi daerah maka sekali lagi hati-hati dalam kekuasaan. Yang patut. Jika tidak patut besar godaannya, bila satu keluarga yang satu sama lain untuk disalahgunakan," tekan SBY.
"Kewajiban saya sebagai Presiden mengingatkan. Sekali lagi jangan hanya karena UUD tidak melarang, UU tidak melarang, tapi kita yang memilih pilihan yang patut dan pilihan yang bijak," jelas dia.
SBY tak menyebut secara langsung nama Ratu Atut Chosiyah dalam sindiran ini. Namun yang jadi perbincangan hangat sekarang adalah politik dinasti Atut di Banten dan kasus korupsi yang menjerat keluarganya, Tubagus Chaeri Wardana.
(nwk/nrl)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini