detikcom
Jumat, 11/10/2013 08:55 WIB

Dua Pekan Sebelum Penangkapan KPK, Wawan, Akil dan Atut Ada di Singapura

Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Ada catatan menarik soal perjalanan Akil Mochtar, Ratu Atut Chosiyah dan adiknya Tubagus Chaeri Wardana. Ketiganya pernah terpantau ada di Singapura di bulan September.

Seorang penegak hukum yang memantau aktivitas ketiganya membisikkan, Akil berangkat pada 21 September ke Singapura dan kembali dua hari setelahnya. Sementara Ratu Atut pergi dari tanggal 21 September 2013 lalu dan pulang empat hari kemudian dari negeri Singa. Khusus Wawan, dia berada di Singapura dari 20-24 September.

Apakah ketiganya bertemu? Belum jelas benar. Namun aturan MK dengan tegas melarang seorang hakim bertemu di luar persidangan dengan pihak berperkara.

Saat dikonfirmasi, pengacara Akil, Tamsil Sjoekoer, sebelumnya membenarkan Akil kerap ke Singapura. Namun tujuannya bukan untuk maksud lain, selain berobat.

"Setahu saya dia berobat. Dia pernah sakit pinggang, dia pakai tongkat," kata Tamsil saat dikonfirmasi detikcom.

Pihak KPK belum banyak yang mau berkomentar soal ini. Juru bicara KPK Johan Budi menegaskan, belum akan menelusuri soal catatan perjalanan Akil, Wawan dan Atut.

Dua pengacara Wawan, Tubagus Sukatma dan Efran Helmi, tak mengangkat telepon saat hendak dikonfirmasi. Pesan singkat yang dikirim pun tak dibalas.

Dari pihak Atut, belum ada yang bisa dimintai konfirmasi. Namun hari ini, Atut akan diperiksa KPK sebagai saksi.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mad/ahy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
53%
Kontra
47%