detikcom
Kamis, 10/10/2013 22:50 WIB

Disebut Dekat dengan Bunda Putri, SBY Minta Luthfi Hasan Tak Alihkan Isu

Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Presiden SBY geram dengan kesaksian Lutfhi Hasan yang menyebut Bunda Putri orang dekatnya. Presiden SBY meminta Luhtfi jangan mengalihkan isu dari kasus hukum yang menjeratnya.

"Siapapun saudara-saudara saya yang berurusan dengan hukum, ceritakanlah kebenaran, jangan suka mengalihkan isu," tegas SBY dengan nada tinggi dalam jumpa pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (10/10/2013). SBY baru tiba dari Brunei Darusaalam menghadiri East Asia Summit.

SBY meminta janganlah mengait-ngaitkan orang lain dalam setiap kasus hukumnya. Apalagi orang tersebut tidak tahu menahu mengenai kasus tersebut.

"Sekarang saya, mungkin lain kali orang lain. Itu sudah kejahatan sendiri," imbuhnya.
Dalam sidang lanjutan perkara korupsi daging impor dengan terdakwa eks Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq mengaitkan Bunda Putri dengan Presiden SBY.

Awalnya, Luthfi menjelaskan soal kedatangannya ke rumah Bunda Putri di Pondok Indah. Dia mengaku hendak mengklarifikasi soal kabar reshuffle kabinet, sebab Putri tahu banyak soal itu sebagai orang dekat presiden.

"Setahu saya bunda ini dekat dengan Presiden SBY, dia tahu soal reshuffle, saya kawatir ada reshuffle, jadi saya perlu verifikasi ke dia, bener nggak ada reshuffle," kata Luthfi di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Kamis (10/10/2013).

Namun saat ditanya lebih jauh soal sosok Bunda Putri, Luthfi lebih banyak tidak tahu. Termasuk saat dicecar soal nama lengkap dan latar belakangnya. Alhasil, Hakim Nawawi Pomolango mempertanyakan kesaksian ini.

"Anda tidak rasional, anda kenal Bunda Putri tapi tidak tahu siapa nama lengkapnya," kata Nawawi.

"Jangan jadikan sidang ini sebagai forum menjatuhkan," pinta Nawawi.



Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(mpr/ahy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%