detikcom

Kamis, 10/10/2013 21:15 WIB

KPK Perpanjang Status Cegah Terhadap 6 Orang Terkait Kasus Korupsi UI

Ikhwanul Khabibi - detikNews
Jakarta - KPK memperpanjang pencegahan terhadap enam orang terkait kasus korupsi pengadaan IT perpustakaan UI. Salah satunya adalah Wakil Rektor UI, Tafsir Nurchamid.

"Terkait dengan penanganan perkara pengadaan IT Perpus UI, KPK lakukan pencegahan atas nama Tafsir Nurchamid, Wakil Rektor UI, mulai 10 Oktober 2013," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi di kantornya Jl HR Rasuna Said , Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2013).

Selain Tafsir Nurchamid, yang kini menjadi tersangka dalam kasus tersebut, KPK juga mencegah sejumlah orang untuk enam bulan kedepan. Yakni, Dedi Abdurahman (manajer PT Makara), Agung Novianarda (mantan pegawai PT Kamara Mas), Rajender Umar Pisu (Wiraswasta), Donata Daneswatas (staf pengajar UI), Irawan Wijaya (PT Delwi Pernada Internalional Persada).

"Ini merupakan cegah yang kedua, artinya perpanjangan, sejak 10 Oktober, berlaku selama 6 bulan ke depan," Jelas Johan.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Administrasi Umum Universitas Indonesia, Tafsir Nurchamid, sebagai tersangka kasus proyek pembangunan dan instalasi teknologi informasi perpustakaan UI tahun anggaran 2010-2011. Tafsir disangkakan telah menyalah gunakan wewenang sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.


Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(kha/bil)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%