detikcom
Rabu, 09/10/2013 14:15 WIB

Kejati Riau Selidiki Dugaan Pungli di Jembatan Timbang

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Pekanbaru - Selama ini jembatan timbang di Riau diduga dijadikan tempat ajang pungutan liar (pungli). Itu sebabnya, Kejati Riau menyelidiki masalah tersebut.

Di Riau tercatat ada 4 jembatan timbang. Pertama di Kab Bengkalis Riau yang menghubungkan ke pelabuhan Dumai dan ke Sumatera Utara. Dalam sehari, lebih dari 2.000- truk dan tangki CPO melintas. Selanjutnya jembatan timbang di Rantau Berangin, Kab Kampar menghubungkan ke Sumbar. Juga jembatan timbang di Kuansing dan Indragiri Hulu. Berbagai laporan masuk soal pungutan di jembatan-jembatan tersebut.

"Dari sejumlah laporan kita sudah turun ke lapangan ditemukan kecurangan yang dilakukan oknum Dishub yang bertugas di jembatan timbangan dengan cara melakukan pungli. Akibatnya terjadi pengurangan pemasukan bagi PAD. Kita masih menyelidikinya dan mengumpulkan bukti-bukti," kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau, Amril Rigo, kepada wartawan, Rabu (9/10/2013) di Pekanbaru.

Kejati sudah meminta keterangan kepada 3 pejabat Dishub Riau. Mereka adalah Kepala Seksi Jembatan Timbang di Duri, Basarudin, Komandan Regu (Danru) Jembatan Timbang Duri, Aidil, dan Danru Jembatan Timbang Tarantang Manuk, Syafrul. Ketiganya beberapa kali mangkir dari panggilan dan dijemput paksa.

"Mereka telah beberapa kali dipanggil tapi tak diindahkan. Setelah kita ancam akan dipanggil paksa, akhirnya mereka datang. Kemarin mereka sudah kita minta keterangan," kata Amril.

"Kita akan terus kumpulkan bukti-bukti terkait pungli ini. Sementara tiga pejabat tersebut baru sebatas saksi," kata Amril.

Sejumlah informasi yang dihimpun, jembatan timbang ini melakukan pungli ke setiap truk berbuatan dan tangki. Dishub Riau tidak mempersoalkan soal sarat muatan truk atau truk tangki sepanjang para sopir menitipkan uang pelicin.

Pengakuan sejumlah sopir, untuk truk jenis colt diesel yang melintasi jembatan timbang menitipkan uang Rp 10 ribu. Ini belum kelebihan tonase yang harus dibayarkan berdasarkan kelebihan angkutan.

"Lain jenis truk lain pula nilai setorannya. Lebih baik kita ya melebihi muatan saja, karena tak lebih pun kita setor juga," kata seorang supir truk Benard Marpaung yang lagi bongkar muat barang di Pekanbaru.


Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(cha/try)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%