detikcom
Rabu, 09/10/2013 00:40 WIB

Kasus Suap PT NRC, Jaksa KPK Sebut Albertinus Terima US$ 50 Ribu

Ferdinan - detikNews
Halaman 2 dari 2
Suharyo, Ketua Tim Pemeriksa Bukti Permulaan PT Delta Internusa yang ditugaskan Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pajak Jaktim disebut menerima Rp 200 juta. Pemberian ini berasal dari duit Rp 3,250 miliar yang diterima Dian Irwan dan Eko Darmayanto terkait pemeriksaan pajak PT Delta Internusa.

4. Albertinus Parlinggoman Napitupulu

Albertinus kebagian duit US$ 50 ribu yang diberikan oleh Dian Irwan dan Eko Darmayanto. Duit ini sisa dari uang yang diterima kedua pegawai pajak dari Kepala Bagian Keuangan PT Nusa Raya Cipta (NRC) Handoko Tejowinoto.

Pemberian ke Albertinus yang tidak dicantumkan identitas lengkapnya ini dilakukan dua kali yakni US$ 20 ribu dan US$ 30 ribu. Khusus untuk US$ 30 ribu, Dian Irwan dan Eko menghubungi Handoko Tedjowinoto (PT Nusa Raya Cipta) meminta bantuan dana dengan alasan untuk proses penyelesaian perkara PT Genta Dunia Jaya Raya di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Permintaan ini disanggupi Handoko yang kemudian bertemu dengan kedua terdakwa di rumah makan Soto Kudus di Jalan Otto Iskandardinata Jaktim. Pada pertemuan, kedua terdakwa menerima US$ 30 ribu terbungkus amplop cokelat yang kemudian diserahkan ke Albertinus Napitupulu.

"US$ 30 ribu diberikan kepada Albertinus Parlinggoman Napitupulu atas sepengetahuan Heru Sriyanto," kata jaksa Medi Iskandar.

Penyidik PNS Pajak, Mohammad Dian Irwan Nuqisra dan Eko Darmayanto didakwa menerima hadiah berupa uang SGD 600 ribu dari pemilik/Direktur Keuangan PT The Master Steel Manufactory, Diah Soemedi. Duit diterima terkait upaya penghentian penyidikan perkara pidana pajak.

Dalam dakwaan kedua yang disusun penuntut umum KPK, kedua pegawai pajak itu disebut menerima Rp 3,25 miliar dari Direktur PT Delta Internusa, Laurentinus Suryawidjaya Djuhadi. Sedangkan duit US$ 150 ribu diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan PT Nusa Raya Cipta, Handoko Tejowinoto.

"(Pemberian) Agar Mohammad Dian Irwan Nuqisra dan Eko Darmayanto tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan bukti permulaan wajib pajak PT Delta Internusa dan wajib pajak PT Nusa Raya Cipta," kata jaksa Medi Iskandar.


Halaman 1 2
(fdn/rvk)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%
MustRead close