Sabtu, 05/10/2013 12:37 WIB

Keluarga Terantuk Kasus Korupsi, Ratu Atut: Proses Sesuai Aturan

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Adik Gubernur Banten Ratu Atut, Tubagus Wawan, terseret kasus korupsi karena diduga menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Ratu Atut juga dicegah bepergian ke luar negeri karena diduga main mata dalam pilkada Banten di MK.

Entah kebetulan atau tidak, Ratu Atut tiba-tiba menghilang. Pejabat resmi Pemprov Banten menyatakan Ratu Atut tengah sakit. Dalam debat Pilgub Banten pada Oktober 2011, Ratu Atut ditanya oleh moderator soal keluarga Atut apabila terlibat korupsi.

Saat itu, Atut ditanya apakan Atut akan otomatis mundur atau tidak apabila ada keluarganya terlibat kasus korupsi.

"Terhadap keluarga tidak bisa secara otomatis disangkutpautkan dengan keberadaan posisi sebagai gubernur," kata Atut yang didampingi calon wakilnya, Rano Karno.

Mendapat jawaban ini, suara pengunjung lalu terdengar riuh. Ratu Atut yang berjilbab putih dipadu dengan baju terusan warna putih menegaskan dirinya akan mendukung proses hukum, meski kelurganya yang terlibat sekalipun.

"Kami menghargai proses hukum. Silakan apabila keluarga kami terindikasi korupsi, diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Ratu Atut.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%