Detik.com News
Detik.com
Sabtu, 05/10/2013 12:37 WIB

Keluarga Terantuk Kasus Korupsi, Ratu Atut: Proses Sesuai Aturan

Andi Saputra - detikNews
Keluarga Terantuk Kasus Korupsi, Ratu Atut: Proses Sesuai Aturan
Jakarta - Adik Gubernur Banten Ratu Atut, Tubagus Wawan, terseret kasus korupsi karena diduga menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Ratu Atut juga dicegah bepergian ke luar negeri karena diduga main mata dalam pilkada Banten di MK.

Entah kebetulan atau tidak, Ratu Atut tiba-tiba menghilang. Pejabat resmi Pemprov Banten menyatakan Ratu Atut tengah sakit. Dalam debat Pilgub Banten pada Oktober 2011, Ratu Atut ditanya oleh moderator soal keluarga Atut apabila terlibat korupsi.

Saat itu, Atut ditanya apakan Atut akan otomatis mundur atau tidak apabila ada keluarganya terlibat kasus korupsi.

"Terhadap keluarga tidak bisa secara otomatis disangkutpautkan dengan keberadaan posisi sebagai gubernur," kata Atut yang didampingi calon wakilnya, Rano Karno.

Mendapat jawaban ini, suara pengunjung lalu terdengar riuh. Ratu Atut yang berjilbab putih dipadu dengan baju terusan warna putih menegaskan dirinya akan mendukung proses hukum, meski kelurganya yang terlibat sekalipun.

"Kami menghargai proses hukum. Silakan apabila keluarga kami terindikasi korupsi, diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Ratu Atut.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/gah)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%