Detik.com News
Detik.com

Sabtu, 05/10/2013 12:37 WIB

Keluarga Terantuk Kasus Korupsi, Ratu Atut: Proses Sesuai Aturan

Andi Saputra - detikNews
Keluarga Terantuk Kasus Korupsi, Ratu Atut: Proses Sesuai Aturan
Jakarta - Adik Gubernur Banten Ratu Atut, Tubagus Wawan, terseret kasus korupsi karena diduga menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Ratu Atut juga dicegah bepergian ke luar negeri karena diduga main mata dalam pilkada Banten di MK.

Entah kebetulan atau tidak, Ratu Atut tiba-tiba menghilang. Pejabat resmi Pemprov Banten menyatakan Ratu Atut tengah sakit. Dalam debat Pilgub Banten pada Oktober 2011, Ratu Atut ditanya oleh moderator soal keluarga Atut apabila terlibat korupsi.

Saat itu, Atut ditanya apakan Atut akan otomatis mundur atau tidak apabila ada keluarganya terlibat kasus korupsi.

"Terhadap keluarga tidak bisa secara otomatis disangkutpautkan dengan keberadaan posisi sebagai gubernur," kata Atut yang didampingi calon wakilnya, Rano Karno.

Mendapat jawaban ini, suara pengunjung lalu terdengar riuh. Ratu Atut yang berjilbab putih dipadu dengan baju terusan warna putih menegaskan dirinya akan mendukung proses hukum, meski kelurganya yang terlibat sekalipun.

"Kami menghargai proses hukum. Silakan apabila keluarga kami terindikasi korupsi, diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Ratu Atut.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/gah)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%