Detik.com News
Detik.com
Jumat, 04/10/2013 20:18 WIB

Ada Narkoba di Ruang Kerja Akil, Eks Ketua MK: Rombak Sistem Rekruitmen!

Rivki - detikNews
Ada Narkoba di Ruang Kerja Akil, Eks Ketua MK: Rombak Sistem Rekruitmen!
Jakarta - Temuan narkoba di ruang kerja Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar membuat prihatin dunia konstitusi di Indonesia. MK dan pemerintah disarankan harus mengetatkan peraturan terkait rekruitmen hakim konstitusi.

"Ini harus dievaluasi. Intinya sistem rekruitmen harus dirumuskan kembali mulai dari persyaratan, lalu sumbernya dan lain-lain," kata mantan Ketua MK, Jimly Ashidiqie, di Gedung Muhammadiyah, Jl Cikini Raya, Jakarta, Jumat (4/10/2013).

Jimly mengatakan sebaiknya para calon hakim konstitusi disarankan tes urine guna mencegah insiden memalukan ini terulang. Selain tes urine, Jimly menyarankan harus ada psikotes dan tes fisik.

"Tetapi jangan tes urin namanya tes kesehatan, jadi ada tiga tes. Satu tes fisik, dua tes kesehatan, tiga tes psikotes. Nah dalam tes kesehatan dimasukkanlah tes urine," saran Jimly.

Jimly juga mengimbau agar calon hakim konstitusi tidak perlu gengsi untuk melakukan tes urine. Menurutnya seorang penegak hukum memang harus bersih dari narkoba.

"Tak perlu gengsi, ngapain juga harus gengsi? Ini demi kepentingan," ucapnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rvk/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%