detikcom
Jumat, 04/10/2013 20:18 WIB

Ada Narkoba di Ruang Kerja Akil, Eks Ketua MK: Rombak Sistem Rekruitmen!

Rivki - detikNews
Jakarta - Temuan narkoba di ruang kerja Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar membuat prihatin dunia konstitusi di Indonesia. MK dan pemerintah disarankan harus mengetatkan peraturan terkait rekruitmen hakim konstitusi.

"Ini harus dievaluasi. Intinya sistem rekruitmen harus dirumuskan kembali mulai dari persyaratan, lalu sumbernya dan lain-lain," kata mantan Ketua MK, Jimly Ashidiqie, di Gedung Muhammadiyah, Jl Cikini Raya, Jakarta, Jumat (4/10/2013).

Jimly mengatakan sebaiknya para calon hakim konstitusi disarankan tes urine guna mencegah insiden memalukan ini terulang. Selain tes urine, Jimly menyarankan harus ada psikotes dan tes fisik.

"Tetapi jangan tes urin namanya tes kesehatan, jadi ada tiga tes. Satu tes fisik, dua tes kesehatan, tiga tes psikotes. Nah dalam tes kesehatan dimasukkanlah tes urine," saran Jimly.

Jimly juga mengimbau agar calon hakim konstitusi tidak perlu gengsi untuk melakukan tes urine. Menurutnya seorang penegak hukum memang harus bersih dari narkoba.

"Tak perlu gengsi, ngapain juga harus gengsi? Ini demi kepentingan," ucapnya.


Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rvk/ndr)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%
MustRead close