Jumat, 04/10/2013 20:18 WIB

Ada Narkoba di Ruang Kerja Akil, Eks Ketua MK: Rombak Sistem Rekruitmen!

Rivki - detikNews
Jakarta - Temuan narkoba di ruang kerja Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar membuat prihatin dunia konstitusi di Indonesia. MK dan pemerintah disarankan harus mengetatkan peraturan terkait rekruitmen hakim konstitusi.

"Ini harus dievaluasi. Intinya sistem rekruitmen harus dirumuskan kembali mulai dari persyaratan, lalu sumbernya dan lain-lain," kata mantan Ketua MK, Jimly Ashidiqie, di Gedung Muhammadiyah, Jl Cikini Raya, Jakarta, Jumat (4/10/2013).

Jimly mengatakan sebaiknya para calon hakim konstitusi disarankan tes urine guna mencegah insiden memalukan ini terulang. Selain tes urine, Jimly menyarankan harus ada psikotes dan tes fisik.

"Tetapi jangan tes urin namanya tes kesehatan, jadi ada tiga tes. Satu tes fisik, dua tes kesehatan, tiga tes psikotes. Nah dalam tes kesehatan dimasukkanlah tes urine," saran Jimly.

Jimly juga mengimbau agar calon hakim konstitusi tidak perlu gengsi untuk melakukan tes urine. Menurutnya seorang penegak hukum memang harus bersih dari narkoba.

"Tak perlu gengsi, ngapain juga harus gengsi? Ini demi kepentingan," ucapnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rvk/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 14/09/2014 14:52 WIB
    Lulung: Yang Penting Pak Ahok Manis Bicara, Ai Dukung
    Gb Haji Lulung mengaku sudah tidak ada masalah dengan Ahok yang bersuara keras soal kebobrokan DPRD jika pilkada tidak dilakukan langsung. Dia mengingatkan Ahok berhati-hati bicara sehingga tidak ada yang tersinggung.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
42%
Kontra
58%