Detik.com News
Detik.com
Jumat, 04/10/2013 20:18 WIB

Ada Narkoba di Ruang Kerja Akil, Eks Ketua MK: Rombak Sistem Rekruitmen!

Rivki - detikNews
Ada Narkoba di Ruang Kerja Akil, Eks Ketua MK: Rombak Sistem Rekruitmen!
Jakarta - Temuan narkoba di ruang kerja Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar membuat prihatin dunia konstitusi di Indonesia. MK dan pemerintah disarankan harus mengetatkan peraturan terkait rekruitmen hakim konstitusi.

"Ini harus dievaluasi. Intinya sistem rekruitmen harus dirumuskan kembali mulai dari persyaratan, lalu sumbernya dan lain-lain," kata mantan Ketua MK, Jimly Ashidiqie, di Gedung Muhammadiyah, Jl Cikini Raya, Jakarta, Jumat (4/10/2013).

Jimly mengatakan sebaiknya para calon hakim konstitusi disarankan tes urine guna mencegah insiden memalukan ini terulang. Selain tes urine, Jimly menyarankan harus ada psikotes dan tes fisik.

"Tetapi jangan tes urin namanya tes kesehatan, jadi ada tiga tes. Satu tes fisik, dua tes kesehatan, tiga tes psikotes. Nah dalam tes kesehatan dimasukkanlah tes urine," saran Jimly.

Jimly juga mengimbau agar calon hakim konstitusi tidak perlu gengsi untuk melakukan tes urine. Menurutnya seorang penegak hukum memang harus bersih dari narkoba.

"Tak perlu gengsi, ngapain juga harus gengsi? Ini demi kepentingan," ucapnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rvk/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
93%
Kontra
7%