detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Kamis, 17/04/2014 22:26 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Jumat, 04/10/2013 18:30 WIB

Suap Atas Ketua MK Runtuhkan Kepercayaan Terhadap Penegakan Hukum

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Akil Mochtar
Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella, mengatakan, penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Pilkada Lebak, Banten, meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegakan hukum.

"Ini adalah peristiwa paling luar biasa di penghujung tahun 2013 ini. Ini bukan operasi tertangkap tangan (OTT) biasa, tapi luar biasa karena AM adalah Ketua MK yang dianggap benteng terakhir dari penegakan hukum konstitusi Indonesia," kata Rio dalam siaran pers, Jumat (4/10/2013).

Menurut dia, tingkat kepercayaan terhadap penegakan hukum di Indonesia semakin menurun, bahkan tak ada lagi lembaga hukum yang bisa dipercaya, kecuali KPK. Hanya KPK yang sejauh ini dipercaya bersih dan mampu menumpas korupsi tanpa pandang bulu.

"KPK harus terus mengawasi lembaga penegakan hukum kita. Setelah Polri, MK, dan kemudian lembaga-lembaga lain juga harus dilakukan pencegahan, tidak hanya penindakan," kata Rio.

Rio mengaku, dirinya tidak yakin hakim lain akan mengambil langkah untuk mengundurkan diri sebagai Hakim MK karena budaya yang ada tidak lazim seperti itu. "Tapi, kalau mereka mengambil langkah itu, saya yakin kepercayaan rakyat akan tumbuh kembali. Pertanyaannya, apakah mungkin?," katanya.

Rio mengharapkan, ke depannya pemimpin MK bukan lagi merupakan orang-orang partai politik, melainkan dari kalangan akademisi dan ahli hukum tata negara. "Sebaiknya memang dipilih yang profesional seperti ketika MK pertama kali didirikan, yakni era Jimly Asshidiqqie, hakimnya terdiri dari akademisi dan ahli hukum tata negara, bukan mantan politisi atau pengacara. Saya pikir itu lah ideal untuk anatomi MK ke depan," pungkasnya.


Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(van/try)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
82%
Kontra
18%