Jumat, 04/10/2013 17:39 WIB

Ini 6 Sengketa Pilkada di Banten yang Masuk ke MK

Andi Saputra - detikNews
Index Artikel Ini  Klik "Next" untuk membaca artikel selanjutnya 1 dari 8 Next »
Jakarta - Gubernur Banten Ratu Atut dicegah bepergian ke luar negeri terkait sengketa pilkada pada 2011-2013. Hal itu terungkap dalam surat permohonan pencegahan untuk Atut dari KPK ke Imigrasi per tanggal 3 Oktober 2013.

Dalam surat itu, terungkap alasan pencegahan Atut yaitu "Guna proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dlm penanganan perkara gugatan sengketa Pilkada tahun 2011-2013 pada MK." Tak urung alasan ini memicu adanya dugaan 'main mata' dalam sengketa pilkada-pilkada di Banten dalam kurun waktu tersebut.

Banten merupakan provinsi yang terdiri dari Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Lantas sengketa pilkada apa saja yang masuk ke MK dari Provinsi Banten? Berikut 5 kasus tersebut.


Next page :



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%