detikcom
Jumat, 04/10/2013 17:39 WIB

Ini 6 Sengketa Pilkada di Banten yang Masuk ke MK

Andi Saputra - detikNews
Index Artikel Ini  Klik "Next" untuk membaca artikel selanjutnya 1 dari 8 Next »
Jakarta - Gubernur Banten Ratu Atut dicegah bepergian ke luar negeri terkait sengketa pilkada pada 2011-2013. Hal itu terungkap dalam surat permohonan pencegahan untuk Atut dari KPK ke Imigrasi per tanggal 3 Oktober 2013.

Dalam surat itu, terungkap alasan pencegahan Atut yaitu "Guna proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dlm penanganan perkara gugatan sengketa Pilkada tahun 2011-2013 pada MK." Tak urung alasan ini memicu adanya dugaan 'main mata' dalam sengketa pilkada-pilkada di Banten dalam kurun waktu tersebut.

Banten merupakan provinsi yang terdiri dari Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Lantas sengketa pilkada apa saja yang masuk ke MK dari Provinsi Banten? Berikut 5 kasus tersebut.


Next page :



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%