Jumat, 04/10/2013 15:41 WIB

Kasus Suap Ketua MK, KPK Segera Periksa Ratu Atut

Ikhwanul Khabibi - detikNews
Jakarta - KPK bergerak cepat dalam kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Setelah menetapkan Tubagus Wawan menjadi tersangka, KPK mencegah sang kakak Ratu Atut ke luar negeri.

"Ya karena kita butuh memeriksa dia," jelas Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja kepada detikcom, Jumat (4/10/2013).

Sayangnya, Pandu tak mau menjelaskan apa peran Ratu Atut dalam kasus suap terkait Pilkada Lebak itu. Pandu meminta agar bersabar karena penyidik KPK masih bekerja.

"Nanti kalau itu," jelas Pandu.

Wawan ditangkap pada Rabu (2/10/2013) di rumahnya di Jl Denpasar, Jakarta. KPK juga menangkap seorang pengacara Susi di Lebak. Dari kasus suap Pilkada Lebak ini disita uang Rp 1 miliar. Pilkada Lebak ini memang sudah menghasilkan keputusan, yaitu pilkada ulang. Di Lebak, jagoan yang disokong Atut kalah.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(kha/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Tak Perlu Arak-arakan Pesta Rakyat Saat Pelantikan Jokowi

Relawan Jokowi-JK akan menggelar pesta rakyat saat pelantikan presiden dan wapres pada 20 Oktober 2014 nanti dimulai dari Semanggi dan berakhir di Monas. Kapolri Jenderal Sutarman menyarankan tidak perlu ada acara arak-arakan seperti itu. "Saya sarankan tidak perlu arak-arakan, saya kira tidak perlu. Mungkin kalau bersyukur, bersyukur berdoa saja, enggak perlu arak-arakan," kata Kapolri. Bila Anda setuju dengan Kapolri, pilih Pro!
Pro
37%
Kontra
63%