detikcom
Jumat, 04/10/2013 14:59 WIB

Penangkapan Akil Mochtar Jadi Materi Khotbah Jumat di Medan

Khairul Ikhwan - detikNews
Medan - Kasus penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menjadi materi khotbah khatib Jumat di Medan, Sumatera Utara (Sumut). Akil menjadi contoh dalam kasus kufur nikmat.

Khotbah Jumat dengan materi khas ini berlangsung di Masjid Al Amanah Komplek Gedung Keuangan Negara, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (4/10/2013). Bertindak sebagai khatib Zainal Arifin Purba.

Khatib Zainal menyatakan, pentingnya jamaah mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Antara lain, nikmat pendengaran dan nikmat penglihatan. Jangan mengingkari nikmat itu dan melakukan tindakan tidak terpuji.

Khatib kemudian menyatakan, salah satu bentuk kufur atau pengingkaran nikmat itu dengan melakukan korupsi, maupun menerima suap seperti yang dilakukan Akil Mochtar.

"Masih juga tergoda suap padahal sudah menerima banyak fasilitas dari negara. Mobil sudah disiapkan oleh negara, sopir disediakan, BBM ditanggung, tetapi masih juga tergoda dengan nilai rupiah," kata Zainal.

MK sebagai benteng hukum di Indonesia harusnya bersih suap. Pejabat-pejabatnya harus meneladani sikap Nabi. Tetap sederhana dan tidak tergoda padahal pemimpin tertinggi dalam Islam.

Khatib Zainal juga menyampaikan prihatin atas perilaku profesor yang memimpin SKK Migas yang ditangkap KPK. Semestinya dengan gelar akademik yang tinggi dapat menunjukkan perilaku yang terpuji, tidak menerima suap. Seluruh jamaah diimbau untuk tidak mencontoh perilaku kedua pejabat tadi, dan mencontoh pola hidup Rasul.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rul/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
66%
Kontra
34%