Jumat, 04/10/2013 14:34 WIB

Kasus Suap Jadi 'Kado' Bencana Bagi Ulang Tahun Akil Mochtar dan MK

Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - KPK membongkar kasus suap yang dilakukan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Siapa sangka, kasus ini terkuak menjelang ulang tahun Mahkamah Konstitusi dan Akil sendiri.

MK mulai beroperasi pada 15 Oktober 2003 lalu. Artinya, lembaga penjaga konstitusi itu sudah berusia 10 tahun.

Dalam situs resmi MK, tercatat perjalanan 'hidup' MK sejak didirikan, hingga kini jadi sorotan. Berawal dari pengesahan perubahan ketiga UUD 1945, MK kemudian bertelur. Namun fungsinya sempat dijalankan terlebih dulu oleh Mahkamah Agung.

MK benar-benar baru bisa berjalan setelah ada UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada 15 Agutus 2003, kemudian mulai diangkat hakim konstitusi untuk pertama kalinya.

Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.

Biasanya, ada perayaan 'kecil' yang digelar MK setiap ulang tahun. Tahun 2004, MK pernah mengundang sejumlah tokoh nasional, dari presiden hingga ketua DPR di hari ulang tahunnya yang pertama. Kebahagiaan selalu terpancar dari para komisioner.

Sayangnya, tahun ini ulang tahun MK harus tercoreng, bukan oleh orang lain, tapi ketuanya sendiri, yakni Akil Mochtar. Dia tertangkap tangan oleh KPK saat sedang bertransaksi suap. Kini, sang ketua sudah jadi tersangka dan ditahan.

Entah kebetulan atau tidak, bulan ini juga Akil akan berulang tahun yang ke 53. Akil lahir pada 18 Oktober 1960 di Desa Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.




Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(mad/asy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%