Detik.com News
Detik.com

Jumat, 04/10/2013 14:34 WIB

Kasus Suap Jadi 'Kado' Bencana Bagi Ulang Tahun Akil Mochtar dan MK

Rachmadin Ismail - detikNews
Kasus Suap Jadi Kado Bencana Bagi Ulang Tahun Akil Mochtar dan MK
Jakarta - KPK membongkar kasus suap yang dilakukan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Siapa sangka, kasus ini terkuak menjelang ulang tahun Mahkamah Konstitusi dan Akil sendiri.

MK mulai beroperasi pada 15 Oktober 2003 lalu. Artinya, lembaga penjaga konstitusi itu sudah berusia 10 tahun.

Dalam situs resmi MK, tercatat perjalanan 'hidup' MK sejak didirikan, hingga kini jadi sorotan. Berawal dari pengesahan perubahan ketiga UUD 1945, MK kemudian bertelur. Namun fungsinya sempat dijalankan terlebih dulu oleh Mahkamah Agung.

MK benar-benar baru bisa berjalan setelah ada UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada 15 Agutus 2003, kemudian mulai diangkat hakim konstitusi untuk pertama kalinya.

Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.

Biasanya, ada perayaan 'kecil' yang digelar MK setiap ulang tahun. Tahun 2004, MK pernah mengundang sejumlah tokoh nasional, dari presiden hingga ketua DPR di hari ulang tahunnya yang pertama. Kebahagiaan selalu terpancar dari para komisioner.

Sayangnya, tahun ini ulang tahun MK harus tercoreng, bukan oleh orang lain, tapi ketuanya sendiri, yakni Akil Mochtar. Dia tertangkap tangan oleh KPK saat sedang bertransaksi suap. Kini, sang ketua sudah jadi tersangka dan ditahan.

Entah kebetulan atau tidak, bulan ini juga Akil akan berulang tahun yang ke 53. Akil lahir pada 18 Oktober 1960 di Desa Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.




Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mad/asy)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 30/04/2015 21:33 WIB
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes Eksekusi mati terhadap dua tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi memang bukan yang pertama kali terjadi. Namun Kepala BNP2TKI Nusron Wahid justru menilai sia-sia protes terhadap pemerintah Arab Saudi terkait notifikasi eksekusi mati. Menurut dia, yang seharusnya diubah adalah aturan di Indonesia.
ProKontra Index »

Atasi Prostitusi, Tiru Swedia yang Hukum Pembeli Jasa dan Germo PSK!

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan RI harus belajar dari Swedia untuk mengatasi prostitusi. Swedia melegalkan PSK namun mengkriminalkan mereka yang membeli jasa PSK dan germo yang menjual PSK. Bila Anda setuju usulan Mensos Khofifah, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%