detikcom
Jumat, 04/10/2013 14:34 WIB

Kasus Suap Jadi 'Kado' Bencana Bagi Ulang Tahun Akil Mochtar dan MK

Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - KPK membongkar kasus suap yang dilakukan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Siapa sangka, kasus ini terkuak menjelang ulang tahun Mahkamah Konstitusi dan Akil sendiri.

MK mulai beroperasi pada 15 Oktober 2003 lalu. Artinya, lembaga penjaga konstitusi itu sudah berusia 10 tahun.

Dalam situs resmi MK, tercatat perjalanan 'hidup' MK sejak didirikan, hingga kini jadi sorotan. Berawal dari pengesahan perubahan ketiga UUD 1945, MK kemudian bertelur. Namun fungsinya sempat dijalankan terlebih dulu oleh Mahkamah Agung.

MK benar-benar baru bisa berjalan setelah ada UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada 15 Agutus 2003, kemudian mulai diangkat hakim konstitusi untuk pertama kalinya.

Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.

Biasanya, ada perayaan 'kecil' yang digelar MK setiap ulang tahun. Tahun 2004, MK pernah mengundang sejumlah tokoh nasional, dari presiden hingga ketua DPR di hari ulang tahunnya yang pertama. Kebahagiaan selalu terpancar dari para komisioner.

Sayangnya, tahun ini ulang tahun MK harus tercoreng, bukan oleh orang lain, tapi ketuanya sendiri, yakni Akil Mochtar. Dia tertangkap tangan oleh KPK saat sedang bertransaksi suap. Kini, sang ketua sudah jadi tersangka dan ditahan.

Entah kebetulan atau tidak, bulan ini juga Akil akan berulang tahun yang ke 53. Akil lahir pada 18 Oktober 1960 di Desa Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.




Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mad/asy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%