Detik.com News
Detik.com
Jumat, 04/10/2013 13:18 WIB

Ratu Atut Dicegah

Ironis, Ratu Atut Dicegah KPK Saat Ulang Tahun Banten ke-13

M Iqbal - detikNews
Ironis, Ratu Atut Dicegah KPK Saat Ulang Tahun Banten ke-13
Jakarta - KPK mencegah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ke luar negeri atas dugaan suap Pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi (MK). Pencegahan Atut ini bersamaan dengan hari jadi Provinsi Banten ke-13 yang jatuh hari ini.

"Saya terkejut dan prihatin ternyata di Banten banyak praktek KKN. Dan ini sekaligus malu jadi orang Banten di saat merayakan ulang tahun Banten ke-13," kata anggota DPD RI asal Banten, Ahmad Subadri kepada detikcom, Jumat (4/10/2013).

Subadri menyatakan permasalahan dugaan korupsi yang menjerat orang terkuat di Banten itu sepenuhnya diserahkan kepada KPK. Ia mendukung langkah KPK.

"Saya serahkan kepada proses hukum di KPK untuk tegakkan hukum di Banten, tuntaskan kasus ini secara profesional dan penuhi rasa keadilan bagi siapa pun," ujarnya.

Subadri berharap ada efek jera bagi siapa saja yang terjerat korupsi di Provinsi Banten. Terlebih jika telah dimulai dari pucuk pimpinan.

"Ini pucuk pimpinan, saya sangat mendukung KPK lakukan pemberantasan korupsi," ucapnya.

KPK mencegah Ratu Atut sejak Kamis (3/10) kemarin untuk mempermudahkan pemeriksaan atas tersangka adiknya Wawan. Atut sendiri tak hadir dalam Paripurna DPRD Banten dengan agenda hari jari Provinsi Banten pada pagi tadi.


(iqb/van)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%