detikcom
Jumat, 04/10/2013 13:18 WIB

Ratu Atut Dicegah

Ironis, Ratu Atut Dicegah KPK Saat Ulang Tahun Banten ke-13

M Iqbal - detikNews
Jakarta - KPK mencegah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ke luar negeri atas dugaan suap Pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi (MK). Pencegahan Atut ini bersamaan dengan hari jadi Provinsi Banten ke-13 yang jatuh hari ini.

"Saya terkejut dan prihatin ternyata di Banten banyak praktek KKN. Dan ini sekaligus malu jadi orang Banten di saat merayakan ulang tahun Banten ke-13," kata anggota DPD RI asal Banten, Ahmad Subadri kepada detikcom, Jumat (4/10/2013).

Subadri menyatakan permasalahan dugaan korupsi yang menjerat orang terkuat di Banten itu sepenuhnya diserahkan kepada KPK. Ia mendukung langkah KPK.

"Saya serahkan kepada proses hukum di KPK untuk tegakkan hukum di Banten, tuntaskan kasus ini secara profesional dan penuhi rasa keadilan bagi siapa pun," ujarnya.

Subadri berharap ada efek jera bagi siapa saja yang terjerat korupsi di Provinsi Banten. Terlebih jika telah dimulai dari pucuk pimpinan.

"Ini pucuk pimpinan, saya sangat mendukung KPK lakukan pemberantasan korupsi," ucapnya.

KPK mencegah Ratu Atut sejak Kamis (3/10) kemarin untuk mempermudahkan pemeriksaan atas tersangka adiknya Wawan. Atut sendiri tak hadir dalam Paripurna DPRD Banten dengan agenda hari jari Provinsi Banten pada pagi tadi.



Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(iqb/van)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%