Jumat, 04/10/2013 13:18 WIB

Ratu Atut Dicegah

Ironis, Ratu Atut Dicegah KPK Saat Ulang Tahun Banten ke-13

M Iqbal - detikNews
Jakarta - KPK mencegah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ke luar negeri atas dugaan suap Pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi (MK). Pencegahan Atut ini bersamaan dengan hari jadi Provinsi Banten ke-13 yang jatuh hari ini.

"Saya terkejut dan prihatin ternyata di Banten banyak praktek KKN. Dan ini sekaligus malu jadi orang Banten di saat merayakan ulang tahun Banten ke-13," kata anggota DPD RI asal Banten, Ahmad Subadri kepada detikcom, Jumat (4/10/2013).

Subadri menyatakan permasalahan dugaan korupsi yang menjerat orang terkuat di Banten itu sepenuhnya diserahkan kepada KPK. Ia mendukung langkah KPK.

"Saya serahkan kepada proses hukum di KPK untuk tegakkan hukum di Banten, tuntaskan kasus ini secara profesional dan penuhi rasa keadilan bagi siapa pun," ujarnya.

Subadri berharap ada efek jera bagi siapa saja yang terjerat korupsi di Provinsi Banten. Terlebih jika telah dimulai dari pucuk pimpinan.

"Ini pucuk pimpinan, saya sangat mendukung KPK lakukan pemberantasan korupsi," ucapnya.

KPK mencegah Ratu Atut sejak Kamis (3/10) kemarin untuk mempermudahkan pemeriksaan atas tersangka adiknya Wawan. Atut sendiri tak hadir dalam Paripurna DPRD Banten dengan agenda hari jari Provinsi Banten pada pagi tadi.


(iqb/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%