detikcom

Jumat, 04/10/2013 13:18 WIB

Ratu Atut Dicegah

Ironis, Ratu Atut Dicegah KPK Saat Ulang Tahun Banten ke-13

M Iqbal - detikNews
Jakarta - KPK mencegah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ke luar negeri atas dugaan suap Pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi (MK). Pencegahan Atut ini bersamaan dengan hari jadi Provinsi Banten ke-13 yang jatuh hari ini.

"Saya terkejut dan prihatin ternyata di Banten banyak praktek KKN. Dan ini sekaligus malu jadi orang Banten di saat merayakan ulang tahun Banten ke-13," kata anggota DPD RI asal Banten, Ahmad Subadri kepada detikcom, Jumat (4/10/2013).

Subadri menyatakan permasalahan dugaan korupsi yang menjerat orang terkuat di Banten itu sepenuhnya diserahkan kepada KPK. Ia mendukung langkah KPK.

"Saya serahkan kepada proses hukum di KPK untuk tegakkan hukum di Banten, tuntaskan kasus ini secara profesional dan penuhi rasa keadilan bagi siapa pun," ujarnya.

Subadri berharap ada efek jera bagi siapa saja yang terjerat korupsi di Provinsi Banten. Terlebih jika telah dimulai dari pucuk pimpinan.

"Ini pucuk pimpinan, saya sangat mendukung KPK lakukan pemberantasan korupsi," ucapnya.

KPK mencegah Ratu Atut sejak Kamis (3/10) kemarin untuk mempermudahkan pemeriksaan atas tersangka adiknya Wawan. Atut sendiri tak hadir dalam Paripurna DPRD Banten dengan agenda hari jari Provinsi Banten pada pagi tadi.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(iqb/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%