detikcom

Jumat, 04/10/2013 13:18 WIB

Ratu Atut Dicegah

Ironis, Ratu Atut Dicegah KPK Saat Ulang Tahun Banten ke-13

M Iqbal - detikNews
Jakarta - KPK mencegah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ke luar negeri atas dugaan suap Pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi (MK). Pencegahan Atut ini bersamaan dengan hari jadi Provinsi Banten ke-13 yang jatuh hari ini.

"Saya terkejut dan prihatin ternyata di Banten banyak praktek KKN. Dan ini sekaligus malu jadi orang Banten di saat merayakan ulang tahun Banten ke-13," kata anggota DPD RI asal Banten, Ahmad Subadri kepada detikcom, Jumat (4/10/2013).

Subadri menyatakan permasalahan dugaan korupsi yang menjerat orang terkuat di Banten itu sepenuhnya diserahkan kepada KPK. Ia mendukung langkah KPK.

"Saya serahkan kepada proses hukum di KPK untuk tegakkan hukum di Banten, tuntaskan kasus ini secara profesional dan penuhi rasa keadilan bagi siapa pun," ujarnya.

Subadri berharap ada efek jera bagi siapa saja yang terjerat korupsi di Provinsi Banten. Terlebih jika telah dimulai dari pucuk pimpinan.

"Ini pucuk pimpinan, saya sangat mendukung KPK lakukan pemberantasan korupsi," ucapnya.

KPK mencegah Ratu Atut sejak Kamis (3/10) kemarin untuk mempermudahkan pemeriksaan atas tersangka adiknya Wawan. Atut sendiri tak hadir dalam Paripurna DPRD Banten dengan agenda hari jari Provinsi Banten pada pagi tadi.



Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(iqb/van)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%