Jumat, 04/10/2013 13:07 WIB

Prestasi KPK Tangkap Ketua MK Jadi Motivasi Polri Berantas Korupsi

Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - KPK kembali menoreh prestasi dengan mengungkap kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ketua MK Akil Mochtar. Bagaimana dengan Polri yang juga memiliki kewenangan penanganan tindak pidana korupsi?

"Ini menjadi dorongan semangat bagi kami ke depan. Polri berharap ke depan lebih maju lagi," kata Kabagpenum Polri Kombes Agus Rianto, di Gedung Divisi Humas Polri, Jalan Senjaya, Jakarta Selatan, Jumat (4/10/2013).

Menurut Agus, Polri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan penanganan kasus korupsi yang ditangani Direktorat Tipikor Bareskrim Polri. Data yang dimiliki, tahun 2010 Polri menuntaskan 300-an kasus, dan meningkat di tahun 2012 menjadi 600 kasus. Sedangkan di tahun 2013 angka pengungkapan sebanyak 641 kasus.

"Ini menandakan Polri terus melakukan kerja," jelas Agus.

Soal besar kecilnya kasus yang ditangani, Agus berpendapat bila Polri tidak mengenal kasus itu besar atau kecil secara kualitas.

"Yang mampu kita ungkap tidak melihat besar kecilnya kasus," ujar Agus.

Dia meminta masyarakat tidak menilai siapa atau lembaga apa yang ditindaklanjuti dalam kasus korupsi. "Bila pihak manapun melanggar dan terbukti pasti akan ditindaklanjuti," kata Agus.

Mengenai penahanan, imbuhnya, merupakan sesuatu yang dapat dilakukan "Dan bukan harus, itu (penahanan) harus melalui pertimbangan dan analisis," katanya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(ahy/rmd)




Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%