Jumat, 04/10/2013 13:07 WIB

Prestasi KPK Tangkap Ketua MK Jadi Motivasi Polri Berantas Korupsi

Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - KPK kembali menoreh prestasi dengan mengungkap kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ketua MK Akil Mochtar. Bagaimana dengan Polri yang juga memiliki kewenangan penanganan tindak pidana korupsi?

"Ini menjadi dorongan semangat bagi kami ke depan. Polri berharap ke depan lebih maju lagi," kata Kabagpenum Polri Kombes Agus Rianto, di Gedung Divisi Humas Polri, Jalan Senjaya, Jakarta Selatan, Jumat (4/10/2013).

Menurut Agus, Polri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan penanganan kasus korupsi yang ditangani Direktorat Tipikor Bareskrim Polri. Data yang dimiliki, tahun 2010 Polri menuntaskan 300-an kasus, dan meningkat di tahun 2012 menjadi 600 kasus. Sedangkan di tahun 2013 angka pengungkapan sebanyak 641 kasus.

"Ini menandakan Polri terus melakukan kerja," jelas Agus.

Soal besar kecilnya kasus yang ditangani, Agus berpendapat bila Polri tidak mengenal kasus itu besar atau kecil secara kualitas.

"Yang mampu kita ungkap tidak melihat besar kecilnya kasus," ujar Agus.

Dia meminta masyarakat tidak menilai siapa atau lembaga apa yang ditindaklanjuti dalam kasus korupsi. "Bila pihak manapun melanggar dan terbukti pasti akan ditindaklanjuti," kata Agus.

Mengenai penahanan, imbuhnya, merupakan sesuatu yang dapat dilakukan "Dan bukan harus, itu (penahanan) harus melalui pertimbangan dan analisis," katanya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(ahy/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%
MustRead close