detikcom
Jumat, 04/10/2013 12:58 WIB

Dinasti Politik Ratu Atut Goyah, Ini Kata Golkar

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Setelah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dicegah KPK ke luar negeri, cerita soal dinasti politiknya muncul ke permukaan. Partai Golkar adalah kendaraan besar yang mengakomodir karier politik dinasti Ratu Atut. Golkar pun memberi penjelasan.

"Semua itu sudah dilakukan sesuai mekanisme yang ada, tidak ujug-ujug dimunculkan. Artinya yang bersangkutan menduduki jabatan publik tidak ditunjuk oleh Golkar tapi karena pilihan rakyat," kata Wasekjen Golkar Tantowi Yahya, kepada detikcom, Jumat (4/10/2013).

Keluarga terdekat Atut yang sukses di ranah politik memang menunggang dengan beringin. Suami Atut, Hikmat Tomet, menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014 dan dijagokan lagi oleh Golkar sebagai caleg di Pemilu 2014. Hikmat juga menjabat Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Banten.

Tak hanya itu, anak Ratu Atut, Andika Hazrumy, kini duduk di DPD RI mewakili Banten dan menjadi caleg Golkar untuk DPR RI di Pemilu 2014 mendatang. Anak tiri Atut, Tanto Warbono Arban, juga diajukan menjadi anggota DPRD I Banten di Pemilu 2014 mendatang.

Selain itu masih banyak lagi dinasti politik Ratu Atut yang menjabat bupati dan wali kota di Banten atas dukungan Golkar. Tantowi menegaskan partainya tak memprioritaskan dukungan ke keluarga Gubernur Banten tersebut.

"Tidak ada prioritas, itu pilihan rakyat yang harus dihargai," kata anggota Komisi I DPR ini.

Ratu Atut Chosiyah dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK per Kamis kemarin. Pencegahan Atut terkait dugaan suap yang dilakukan sang adik, Tubagus Chaery Wardana alias Wawan yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Wawan adalah suami dari Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
65%
Kontra
35%