Jumat, 04/10/2013 12:09 WIB

Ratu Atut Dicegah

Siap Jadi Gubernur Banten? Ini Jawaban Rano Karno

Yaser Ali Harakan - detikNews
Jakarta - Setelah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dicegah KPK ke luar negeri, berbagai spekulasi politik beredar. PDIP sudah menyebut jika Atut tersangkut suap maka Wagub Rano Karno naik tahta Banten 1. Apakah Rano siap?

"Halah itu pertanyaan Jumat mencekam," kata Rano saat ditanya wartawan soal kesiapannya menjadi Gubernur Banten jika ada kemungkinan terburuk soal pencekalan Atut.

Hal ini disampaikan Rano usai rapat paripurna istimewa HUT ke-13 Banten, di Kantor DPRD Banten, Jumat (4/10/2013).

Ditanya sekali lagi, Rano pun enggan menjawab. Dengan gaya santai, Rano Karno memilih menghindari kerumunan wartawan.

"Halah saya mau Jumatan ni," katanya.

Ratu Atut Chosiyah dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK per Kamis kemarin. Pencegahan Atut terkait dugaan suap yang dilakukan sang adik, Tubagus Chaery Wardana alias Wawan yang sudah ditetapkan menjadi tersangka.

Terkait posisi Rano, PDIP menyatakan jika Atut meningkat statusnya menjadi terpidana, maka jabatan Gubernur menjadi hak PDIP. "Menurut aturan perundang-undangan, otomatis wakilnya yang naik," kata Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP TB Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/3/2013).


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(van/try)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%