Jumat, 04/10/2013 12:09 WIB

Ratu Atut Dicegah

Siap Jadi Gubernur Banten? Ini Jawaban Rano Karno

Yaser Ali Harakan - detikNews
Jakarta - Setelah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dicegah KPK ke luar negeri, berbagai spekulasi politik beredar. PDIP sudah menyebut jika Atut tersangkut suap maka Wagub Rano Karno naik tahta Banten 1. Apakah Rano siap?

"Halah itu pertanyaan Jumat mencekam," kata Rano saat ditanya wartawan soal kesiapannya menjadi Gubernur Banten jika ada kemungkinan terburuk soal pencekalan Atut.

Hal ini disampaikan Rano usai rapat paripurna istimewa HUT ke-13 Banten, di Kantor DPRD Banten, Jumat (4/10/2013).

Ditanya sekali lagi, Rano pun enggan menjawab. Dengan gaya santai, Rano Karno memilih menghindari kerumunan wartawan.

"Halah saya mau Jumatan ni," katanya.

Ratu Atut Chosiyah dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK per Kamis kemarin. Pencegahan Atut terkait dugaan suap yang dilakukan sang adik, Tubagus Chaery Wardana alias Wawan yang sudah ditetapkan menjadi tersangka.

Terkait posisi Rano, PDIP menyatakan jika Atut meningkat statusnya menjadi terpidana, maka jabatan Gubernur menjadi hak PDIP. "Menurut aturan perundang-undangan, otomatis wakilnya yang naik," kata Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP TB Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/3/2013).


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
67%
Kontra
33%