detikcom
Jumat, 04/10/2013 12:09 WIB

Ratu Atut Dicegah

Siap Jadi Gubernur Banten? Ini Jawaban Rano Karno

Yaser Ali Harakan - detikNews
Jakarta - Setelah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dicegah KPK ke luar negeri, berbagai spekulasi politik beredar. PDIP sudah menyebut jika Atut tersangkut suap maka Wagub Rano Karno naik tahta Banten 1. Apakah Rano siap?

"Halah itu pertanyaan Jumat mencekam," kata Rano saat ditanya wartawan soal kesiapannya menjadi Gubernur Banten jika ada kemungkinan terburuk soal pencekalan Atut.

Hal ini disampaikan Rano usai rapat paripurna istimewa HUT ke-13 Banten, di Kantor DPRD Banten, Jumat (4/10/2013).

Ditanya sekali lagi, Rano pun enggan menjawab. Dengan gaya santai, Rano Karno memilih menghindari kerumunan wartawan.

"Halah saya mau Jumatan ni," katanya.

Ratu Atut Chosiyah dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK per Kamis kemarin. Pencegahan Atut terkait dugaan suap yang dilakukan sang adik, Tubagus Chaery Wardana alias Wawan yang sudah ditetapkan menjadi tersangka.

Terkait posisi Rano, PDIP menyatakan jika Atut meningkat statusnya menjadi terpidana, maka jabatan Gubernur menjadi hak PDIP. "Menurut aturan perundang-undangan, otomatis wakilnya yang naik," kata Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP TB Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/3/2013).


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%