Detik.com News
Detik.com
Jumat, 04/10/2013 12:09 WIB

Ratu Atut Dicegah

Siap Jadi Gubernur Banten? Ini Jawaban Rano Karno

Yaser Ali Harakan - detikNews
Siap Jadi Gubernur Banten? Ini Jawaban Rano Karno
Jakarta - Setelah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dicegah KPK ke luar negeri, berbagai spekulasi politik beredar. PDIP sudah menyebut jika Atut tersangkut suap maka Wagub Rano Karno naik tahta Banten 1. Apakah Rano siap?

"Halah itu pertanyaan Jumat mencekam," kata Rano saat ditanya wartawan soal kesiapannya menjadi Gubernur Banten jika ada kemungkinan terburuk soal pencekalan Atut.

Hal ini disampaikan Rano usai rapat paripurna istimewa HUT ke-13 Banten, di Kantor DPRD Banten, Jumat (4/10/2013).

Ditanya sekali lagi, Rano pun enggan menjawab. Dengan gaya santai, Rano Karno memilih menghindari kerumunan wartawan.

"Halah saya mau Jumatan ni," katanya.

Ratu Atut Chosiyah dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK per Kamis kemarin. Pencegahan Atut terkait dugaan suap yang dilakukan sang adik, Tubagus Chaery Wardana alias Wawan yang sudah ditetapkan menjadi tersangka.

Terkait posisi Rano, PDIP menyatakan jika Atut meningkat statusnya menjadi terpidana, maka jabatan Gubernur menjadi hak PDIP. "Menurut aturan perundang-undangan, otomatis wakilnya yang naik," kata Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP TB Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/3/2013).


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/try)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%