detikcom
Jumat, 04/10/2013 12:09 WIB

Ratu Atut Dicegah

Siap Jadi Gubernur Banten? Ini Jawaban Rano Karno

Yaser Ali Harakan - detikNews
Jakarta - Setelah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dicegah KPK ke luar negeri, berbagai spekulasi politik beredar. PDIP sudah menyebut jika Atut tersangkut suap maka Wagub Rano Karno naik tahta Banten 1. Apakah Rano siap?

"Halah itu pertanyaan Jumat mencekam," kata Rano saat ditanya wartawan soal kesiapannya menjadi Gubernur Banten jika ada kemungkinan terburuk soal pencekalan Atut.

Hal ini disampaikan Rano usai rapat paripurna istimewa HUT ke-13 Banten, di Kantor DPRD Banten, Jumat (4/10/2013).

Ditanya sekali lagi, Rano pun enggan menjawab. Dengan gaya santai, Rano Karno memilih menghindari kerumunan wartawan.

"Halah saya mau Jumatan ni," katanya.

Ratu Atut Chosiyah dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK per Kamis kemarin. Pencegahan Atut terkait dugaan suap yang dilakukan sang adik, Tubagus Chaery Wardana alias Wawan yang sudah ditetapkan menjadi tersangka.

Terkait posisi Rano, PDIP menyatakan jika Atut meningkat statusnya menjadi terpidana, maka jabatan Gubernur menjadi hak PDIP. "Menurut aturan perundang-undangan, otomatis wakilnya yang naik," kata Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP TB Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/3/2013).


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
65%
Kontra
35%