detikcom
Jumat, 04/10/2013 12:00 WIB

Ratu Atut Dicegah

PDIP: Kalau Ratu Atut Terpidana, Rano Karno Jadi Gubernur Banten

Danu Damarjati - detikNews
Jakarta - Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dicekal KPK. PDIP menyatakan, jika Atut meningkat statusnya menjadi terpidana, maka jabatan Gubernur menjadi hak PDIP.

"Menurut aturan perundang-undangan, otomatis wakilnya yang naik," kata Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP TB Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/3/2013).

Atut merupakan Gubernur usungan Partai Golkar, sementara Rano Karno berasal dari PDIP. Namun demikian, PDIP memilih bijaksana menyikapi jabatan Rano Karno ke depan.

"Ini (Atut) kan baru dicekal, jadi tersangka juga belum. Kalau nanti sudah terpidana, bisa diganti. Nah, baru (Rano naik sebagai Gubernur)," kata Hasanuddin.

Ratu Atut Chosiyah dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK per Kamis (3/10) kemarin. Pencegahan Atut terkait dugaan suap yang dilakukan sang adik, Tubagus Chaery Wardana alias Wawan yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. KPK mencegah Atut untuk memudahkan pemeriksaan.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
42%
Kontra
58%