detikcom
Jumat, 04/10/2013 10:17 WIB

Ferrari, Lamborghini, dan Mobil Mewah Adik Ratu Atut Patut Diselidiki

Indra Subagja - detikNews
Jakarta - Ferarri, Lamborghini, dan Nissan GTR nangkring di garasi Tubagus Wawan adik Gubernur Banten Ratu Atut di Jl Denpasar. Total ada 11 mobil mewah di garasi itu. KPK hanya menyegel 2 mobil saja, Bentley dan Innova. Namun KPK diminta ikut menyelidiki mobil mewah yang lainnya.

"KPK harus telusuri soal mobil mewah itu," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho saat dikonfirmasi, Jumat (4/10/2013).

KPK harus melakukan penyelidikan yang menyeluruh. Deretan mobil mewah itu menjadi pertanyaan publik. Apalagi Tubagus Wawan merupakan suami wali kota Tangsel Airin yang notabene pejabat negara.

"Agar menjadi jelas dan transparan," imbuhnya.

Di dalam rumah adik Gubernur Banten Ratu Atut, Tubagus Chaery Wardhana, alias Wawan yang terletak di Jalan Denpasar IV no 35, Kuningan, Jakarta Selatan ditemukan banyak mobil mewah. Total ada 11 mobil yang dicek KPK.

Mobil tersebut antara lain, dua Ferrari warna merah, salah satunya F340, Lamborghini warna putih, Nissan GTR warna putih, Bentley warna hitam, Rolls Royce warna hitam, Lexus hitam. Lalu ada juga Innova, dua Land Cruiser dan satu mobil Toyota Camry.

Di garasi pertama, ada enam mobil, lalu di garasi kedua ada lima mobil.

"Bapak emang kolektor mobil-mobil mewah. Mobil sportnya ada tiga dan mobil mewahnya ada dua," ujar sopir tetangga rumah Wawan yang kini disita KPK, Udin, saat berbincang, Kamis (3/10).



Koleksi mobil Wawan

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%