Detik.com News
Detik.com
Jumat, 04/10/2013 09:43 WIB

Harta Ratu Atut Rp 41,9 M, Mayoritas Berupa Tanah di Serang

Ahmad Toriq - detikNews
Harta Ratu Atut Rp 41,9 M, Mayoritas Berupa Tanah di Serang
Jakarta - Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dicegah ke luar atas permintaan KPK. Pencegahan ini terkait dengan penangkapan dan penahanan Tubagus Chaery Wardana alias Wawan yang memiliki harta berlimpah. Jika Wawan memiliki 11 mobil mewah, berapa kekayaan Atut?

Dalam catatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Atut terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 6 Oktober 2006.

Pada laporan 21 halaman itu, Atut tercatat memiliki harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Serang, Bandung, Cirebon, Jakarta Barat, dengan total nilai Rp 19,16 miliar. Jumlah daftar tanah dan bangunan yang tercatat sebanyak 122 catatan. Sebagian besar aset tak bergeraknya ada di Serang, ibukota Banten.

Untuk harta bergerak, yang terdiri dari mobil dan motor, senilai Rp 3,93 miliar. Harta bergerak lainnya, yang terdiri dari logam mulia dan batu mulia senilai Rp 8,22 miliar. Surat berharga Rp 7,85 miliar dan giro Rp 2,77 miliar.

Total kekayaannya Rp 41,93 miliar. Meningkat Rp 11 miliar lebih dibanding LHKPN sebelumnya pada 1 Oktober 2002 yang jumlahnya Rp 30,63 miliar.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(trq/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%