Kamis, 03/10/2013 22:55 WIB

Laporan dari Arab Saudi

Stok Obat-obatan untuk Jamaah Haji Selama di Armina Aman

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Halaman 1 dari 2
Makkah - Kepala Kesehatan Daker Makkah dr Subagyo memastikan persediaan obat-obatan bagi jamaah haji selama prosesi haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armina) aman. Obat-obatan juga telah dialokasikan.

"Alhamdulillah aman. 1 Kali penerimaan, 1 kali droping beberapa kontainer, beberapa ton obat masuk. Insya Allah sudah dialokasikan," kata Subagyo di kantor BPHI Makkah, Kamis (3/10/2013).

Untuk ambulans, kata dia, menjadi tanggung jawab pemerintah Arab Saudi.

"Kalau kita terlalu lebay, bawa ambulans itu juga tidak bisa masuk. Haji seluruh dunia tanggung jawab pemerintah Arab Saudi," ujar dia.

Menurut Subagyo, pembekalan kesehatan juga sudah dialokasikan. Ia masih melakukan lobi-lobi pelayanan kesehatan antara BPHI dengan petugas maktab dan berharap terjalin kerjasama.

"Persediaan alat kesehatan untuk 1 malam di Arafah, 3 malam di Mina dan beberapa jam di Muzdalifah yang hanya membawa ransel P3K," papar dia.

Ia memaparkan sebanyak 113. 203 jamaah haji dari 277 kloter sudah tiba di Makkah per hari ini. Total ada 16 orang jamaah haji meninggal dunia di Makkah.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(aan/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%