Detik.com News
Detik.com
Kamis, 03/10/2013 14:59 WIB

Akil Ditangkap

Wakil Ketua Hamdan Zoelva Siap Kembali Kokohkan Nama Baik MK

Rina Atriana - detikNews
Wakil Ketua Hamdan Zoelva Siap Kembali Kokohkan Nama Baik MK
Jakarta - Kasus ditangkapnya Ketua MK aktif Akil Mochtar oleh KPK karena dugaan suap telah mencoreng nama baik MK. Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva siap untuk mengembalikan nama baik institusinya.

"Saya pastikan bahwa kita tetap bekerja secara profesional, Mahkamah ini Insya Allah akan kembali kokoh sesuai kokohnya gedung ini," kata Hamdan, di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (3/10/2013).

Hamdan memastikan jika aktivitas sidang di MK akan berjalan seperti biasa. Hanya ada pengunduran jadwal sidang yang disebabkan oleh perubahan tim panel pasca ditangkapnya Akil.

"Sidang-sidang seperti biasa, hari ini hanya sedikit pengunduran jadwal saja," ujarnya.

Hamdan menyatakan setiap sidang yang dipimpin oleh Akil akan diambil alih. "Saya ambil alih," ungkapnya.

Salah satu sidang yang dipimpin oleh Akil adalah sidang sengketa pemilukada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Sengketa ini pula yang membuat Akil kemudian ditangkap KPK di kediamannya dengan dugaan menerima suap.

Kini, pasca ditangkapnya Akil, perkara tersebut akan tetap putus MK. "Itu tinggal nunggu putusan, panel sudah selesai. Tinggal nunggu putusan majelis, 8 orang yang memutuskan," ujar Hakim MK Patrialis Akbar, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (3/10).


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rna/rmd)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%