Detik.com News
Detik.com
Kamis, 03/10/2013 10:54 WIB

Kasus Akil Mochtar, Suap Kembali Terjadi di Rumah Dinas Milik Negara

Rini Friastuti - detikNews
Kasus Akil Mochtar, Suap Kembali Terjadi di Rumah Dinas Milik Negara
Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dibekuk KPK di rumah dinasnya. Ini adalah insiden kedua setelah mantan Kepala SKK Migas juga dibekuk karena suap di rumah dinas.

Penangkapan dilakukan di Jl Widya Chandra III No 7, Jakarta Selatan. Itu adalah kompleks ekslusif milik para pejabat negara. Mulai dari level menteri hingga pemimpin lembaga negara lainnya.

Rumah dinas itu memiliki dua lantai. Halamannya cukup luas dengan garasi yang lega. Mobil dinas RI 9 milik Akil yang dibelit segel KPK terparkir di garasi itu.

Pada Rabu (2/10) malam, KPK mendatangi rumah dinas tersebut. Menggunakan tiga mobil, mereka langsung menangkap Akil, anggota DPR Chairun Nisa, seorang pengusaha bernama Cornelis. Mereka sedang bertransaksi suap terkait dengan sengketa Pilkada di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Ketiga orang itu tak bisa berkutik saat tim penyidik melihat adanya uang dalam pecahan dolar Singapura. Nilainya bila dikonversi seharga Rp 2-3 miliar. Barang bukti ada di rumah tersebut.

Selain di rumah Akil, KPK juga menangkap Bupati Gunung Mas Hambit Bintih di hotel Redtop dan seorang pria berinisial DH.

Untuk kesekian kalinya, KPK menangkap penyelenggara negara dalam kasus suap. Bila dalam beberapa perkara, ada perantara yang melakukan eksekusi, kali ini Akil langsung ikut 'bertransaksi'. Bahkan di rumah dinasnya sendiri. Sebelumnya, Rudi juga ditangkap di rumah dinasnya di Jl Brawijaya, Jaksel.




Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mad/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%