detikcom
Kamis, 03/10/2013 10:54 WIB

Kasus Akil Mochtar, Suap Kembali Terjadi di Rumah Dinas Milik Negara

Rini Friastuti - detikNews
Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dibekuk KPK di rumah dinasnya. Ini adalah insiden kedua setelah mantan Kepala SKK Migas juga dibekuk karena suap di rumah dinas.

Penangkapan dilakukan di Jl Widya Chandra III No 7, Jakarta Selatan. Itu adalah kompleks ekslusif milik para pejabat negara. Mulai dari level menteri hingga pemimpin lembaga negara lainnya.

Rumah dinas itu memiliki dua lantai. Halamannya cukup luas dengan garasi yang lega. Mobil dinas RI 9 milik Akil yang dibelit segel KPK terparkir di garasi itu.

Pada Rabu (2/10) malam, KPK mendatangi rumah dinas tersebut. Menggunakan tiga mobil, mereka langsung menangkap Akil, anggota DPR Chairun Nisa, seorang pengusaha bernama Cornelis. Mereka sedang bertransaksi suap terkait dengan sengketa Pilkada di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Ketiga orang itu tak bisa berkutik saat tim penyidik melihat adanya uang dalam pecahan dolar Singapura. Nilainya bila dikonversi seharga Rp 2-3 miliar. Barang bukti ada di rumah tersebut.

Selain di rumah Akil, KPK juga menangkap Bupati Gunung Mas Hambit Bintih di hotel Redtop dan seorang pria berinisial DH.

Untuk kesekian kalinya, KPK menangkap penyelenggara negara dalam kasus suap. Bila dalam beberapa perkara, ada perantara yang melakukan eksekusi, kali ini Akil langsung ikut 'bertransaksi'. Bahkan di rumah dinasnya sendiri. Sebelumnya, Rudi juga ditangkap di rumah dinasnya di Jl Brawijaya, Jaksel.




Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(mad/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
53%
Kontra
47%