detikcom
Selasa, 01/10/2013 22:01 WIB

Tragedi Berdarah di Kalibata City

Suami Holly, Gatot Supiartono, Pejabat Auditor Utama BPK

Gagah Wijoseno - detikNews
Gatot dok. BMKG (kiri), Gatot dan Holly (kanan)
Jakarta - Suami korban pembunuhan di Rusun Kalibata City, Holly Angelia, yang bernama Gatot Supiartono. Di BPK, Gatot merupakan pejabat penting sebagai auditor utama keuangan negara I.

Data ini tercatat dalam dokumen yang tercantum di website bpk.go.id. Gatot Supiartono bergelar S.H., M.Acc., Ak., C.F.E dan dilantik sebagai auditor utama keuangan negara I pada 27 Juli 2009.

Foto-foto Gatot Supiartono sedang melaksanakan tugasnya di beberapa institusi pemerintah banyak terdokumentasi di berbagai website. Dari foto itu terlihat bahwa Gatot memang orang yang sama dengan seorang pria yang berpose di samping Holly.

Hingga Selasa (1/10/2013) malam, Gatot masih belum tiba di Jakarta. Dia sedang mendapat tugas ke Australia sejak beberapa hari lalu. Rencananya, Gatot akan sampai di Jakarta Rabu (2/10/2013) untuk mengurus pemakaman istrinya.

Sementara itu identitas Mr X yang lompat bunuh diri dari kamar Holly masih belum juga terkuak. Di kamar mayat RSCM hanya ada keluarga Holly saja yang datang melihat dan menjemput jenazah.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(gah/asy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%