Selasa, 01/10/2013 19:47 WIB

Pegawai Outsourcing PLN Ancam Akan Padamkan Listrik Se-Jateng dan DIY

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Semarang - Ratusan pegawai outsourcing PLN Distribusi Jateng dan DIY melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Jateng sore ini. Mereka mengancam akan melakukan aksi pemadaman listri se-Jateng dan DIY jika tuntutan mereka tidak terpenuhi.

Ketua serikat pekerja nasional outsourcing PLN jateng dan DIY, Suwardiyono mengatakan pihaknya menuntut agar PLN mengangkat 10.111 pekerja outsourcing PLN Distribusi Jateng dan DIY sebagai pegawai tetap agar hak-hak mereka terpenuhi.

"Kegiatan hari ini berdasar rekomendasi rapat akbar pekerja outsourcing PLN. Menuntut PLN agar diangkat sebagai pekerja tetap," kata Suwardiyono di depan gerbang gedung DPRD Jateng, Selasa (1/10/2013).

Mereka juga mengancam akan melakukan aksi mogok jika tuntutannya tidak terpenuhi. Rencananya mulai tanggal 3 hingga 17 Oktober mereka akan melakukan pembangkangan dengan tidak melakukan pekerjaan.

Jika masih belum ada tanggapan, pada tanggal 18 hingga 20 Oktober akan melakukan mogok kerja masiv, kemudian tanggal 21 Oktober akan mogok total dan berpusat di Semarang. Mereka juga mengancam pada tanggal 28 sampai 30 Oktober akan dilakukan blackout.

"Blackout itu pemadaman listrik se-Jateng dan DIY," pungkasnya.

Dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD itu, pengunjuk rasa juga membawa surat petisi pernyataan sikap tuntutan agar pekerja outsourcing diangkat menjadi pegawai tetap. Rencananya surat tersebut akan diberikan ke Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Namun Ganjar ternyata tidak sedang berada di kantornya karena kegiatan lain.



Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(alg/rvk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
75%
Kontra
25%