detikcom
Selasa, 01/10/2013 18:27 WIB

MK Gantung Nasib Arief Jadi Walikota Tangerang, Menang Nanti Dulu...

Rina Atriana - detikNews
Gedung Mahkamah Konstitusi (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menunda kemenangan pasangan calon walikota Tangerang Arif Rahman-Sachrudin. MK memerintahkan KPU melakukan verifikasi ulang dan tes kesehatan calon.

Alhasil, nasib Arief-Sachrudin yang mengantongi suara 340.810 suara itu menggantung.

"Menunda pelaksanaan keputusan KPU Provinsi Banten tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu kota Tangerang," kata ketua majelis hakim, Akil Mochtar, di sidang MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (1/10/2013).

MK membatalkan keputusan KPU Provinsi Banten 083/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tentang perubahan terhadap putusan KPU Kota Tangerang nomor 68/Kpts/KPU.Kota015.435421/VII/2011 tentang penetapan nomor urut pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Tangerang tahun 2013.

"Memerintahkan KPU Banten melakukan verifikasi ulang pengusulan parpol pasangan nomor urut 1 Harry Mulya Zein-Iskandar dan nomor urut 4 Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto," putus MK.

Selain itu MK memerintahkan kepada KPU Provinsi Banten untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pasangan Ahmad dan Gatot.

"Menunda penjatuhan mengenai pokok perkara (siapa yang menjadi pemenang Pilwakot) hingga dilaksanakan verifikasi ulang dan tes kesehatan maksimal 21 hari setelah putusan ini," ujar Akil.

Pilwakot Tangerang digelar 31 Agustus 2013 dan diikuti lima pasangan calon. Hasil rapat pleno KPU Provinsi Banten Jumat (6/9) lalu memutuskan, pasangan Arief Wismansyah-Sachrudin sebagai pemenang Pilkada Kota Tangerang dengan meraih 340.810 suara, mengungguli 4 pasangan kandidat lainnya. Hasil ini digugat oleh pasangan peserta lainnya ke MK.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(asp/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%