Selasa, 01/10/2013 11:53 WIB

Tragedi Berdarah Kalibata City

Tak Semua Lift Kalibata City Mengharuskan Kartu Akses

Mulya Nurbilkis - detikNews
Jakarta - Semua penghuni atau pengunjung unit apartemen harus menggunakan kartu akses untuk menuju unit yang ditujunya. Jika tidak, maka ia tidak akan masuk di area lobi lift apartment dan akhirnya tak bisa menuju lantai yang dituju.

Pada dasarnya, kartu akses ini dijadikan sebagai filter agar tak sembarangan orang dapat keluar masuk apartemen. Setiap orang yang ingin naik ke unit apartment. Setelah masuk ke lobi lift, saat memasuki lift, ia harus menempelkan kartu aksesnya untuk menuju unitnya.

Kartu akses itupun hanya bisa dipakai untuk lantai yang ditempatinya. Sistem lift tidak akan membaca jika pemilik kartu memencet tombol lantai selain huniannya.

Namun, tak semua lift di apartment Kalibata City menggunakan sistem tersebut. Dari pengakuan beberapa penghuni, dari 3 lift yang berfungsi setiap hari, biasanya ada salah satu lift yang dapat mengakses seluruh lantai tanpa perlu menempelkan kartu aksesnya.

"Dalam sehari, biasanya ada 1 yang 'plong'. Lift lainnya harus pakai kartu," kata. A, seorang pembantu rumah tangga salah satu unit di lantai 8 tower Ebony, pada detikcom di Apartment Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (1/10/2013).

Tak hanya itu, diakui beberapa penghuni jika petugas sekuriti tower juga tidak melakukan patroli di setiap lantai. CCTV pun hanya ada di lobi lift. Tidak ada di cctv yang diletakkan di setiap lorong.

Masalah kartu akses ini menjadi perhatian menyusul ditemukannya jasad seorang pria di pelataran Tower Ebony apartemen Kalibata City. Pada saat yang bersamaan, di lantai 9 tower itu ditemukan jasad seorang wanita atas nama Holly Angela dengan bekas penganiayaan.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(bil/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%