Detik.com News
Detik.com
Senin, 30/09/2013 14:18 WIB

Datangi Ridwan Kamil, Pengemis Minta Gaji hingga Rp 10 Juta

Avitia Nurmatari - detikNews
Halaman 1 dari 2
Datangi Ridwan Kamil, Pengemis Minta Gaji hingga Rp 10 Juta
Bandung - Sekelompok pengemis dan anak jalanan yang sempat melakukan aksi demonstrasi ke kantor DPRD Kota Bandung, Jalan Aceh juga mendatangi kantor Wali Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Senin (30/9/2013). Mereka menuntut gaji dengan nominal jutaan rupiah, apabila Pemkot Bandung mempekerjakan mereka sebagai tukang bebersih.

Di depan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, salah seorang orator dari Gerakan Masyarakat Djalanan (GMD), Priston, menyampaikan aspirasi para pengemis yang menuntut pekerjaan dari Pemkot Bandung.

"Mereka ingin pemerintah memberikan pekerjaan agar tidak kembali ke jalan" ujar Priston dalam orasinya.

Emil sapaan akrabnya, yang berhadapan langsung dengan mereka langsung menyampaikan tanggapannya.

"Tidak ada manusia yang tidak ingin bahagia. Saya punya anak kecil, saya juga sedih harusnya mereka belajar tapi karena kebutuhan ekonomi malah keluyuran di jalan," ucapnya.

Ia pun kemudian menawarkan solusi kepada para pengemis tersebut. "Kalau saya kasih pekerjaan ibu-ibu mau tidak? Kalau saya gaji per hari ibu-ibu mau janji tidak akan kembali ke jalan? Karena tidak ada yang lebih bermartabat daripada bekerja," tanya Emil.

Sekelompok pengemis yang mayoritas ibu-ibu tersebut pun dengan kompak menjawab "Mau!," seru mereka.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(avi/ern)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%