detikcom
Minggu, 29/09/2013 09:47 WIB

Penjelasan Rektor Unand Padang Soal Hanyutnya 8 Mapala di Sungai

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Pekanbaru - Sebanyak 8 mahasiswa Universitas Andalas (Unand) Padang hanyut di sungai Batang Kuranji. Mereka belum melakukan kegiatan utama seperti arung jeram, tapi baru survei lokasi. Berikut penjelasan rektor mengenai kegiatan tersebut.

"Ini kegiatan rutin Mapala Unand sejak tahun 1989, selalu mengambil rute dari Belimbing hingga Patamuan, Batu BUsuk, Padang," kata Rektor Unand Dr Werry Darta Taifur dalam rilisnya, Minggu (29/9/2013).

Setiap anggota mapala dipastikan mengenal rute tersebut dengan baik. Saat kejadian, mahasiswa menyeberang Sungai Padang Janiah untuk kembali ke kampus. Namun nahas, baru bergerak 1 meter, air bah datang. Sejumlah mahasiswa terseret arus.

Sejatinya, pendidikan dasar mapala yang ke-24 dilaksanakan September, tapi pengurus dan panitia mengundur jadwal menjadi November dengan alasan cuaca. Sabtu (28/9) kemarin, panitia mencari rute alternatif.

"Mereka survei dan sore harinya kegiatan tersebut berakhir. Namun musibah air bah datang, 6 orang terbawa arus, dua orang ditemukan meninggal, 4 orang masih dicari dan dua orang lagi selamat," kata Werry.

Versi BPBD Sumatera Barat, korban berjumlah 8 orang. Hingga Minggu (29/9) dini hari, empat orang ditemukan, 2 selamat dan 2 meninggal.

Werry menyebut kegiatan mapala terjadwal dan sudah diizinkan pihak kampus. "Ada izin dari orangtua (mahasiswa) juga. Yang ikut dalam kegiatan Sabtu kemarin adalah anggota yang telah mempunyai ketrampilan tentang kegiatan di alam bebas. Namun Tuhan berkehendak lain, mereka menjadi korban keganasan air bah di sungai Padang Janiah," tutupnya.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(cha/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%