detikcom
Kamis, 26/09/2013 17:59 WIB

Gelora Bandung Lautan Api Belum Pasti Bisa Digunakan Pada 2014

Avitia Nurmatari - detikNews
Bandung - Pemkot Bandung menargetkan awal 2014 Stadion Utama Sepakbola (SUS) Gelora Bandung Lautan Api (BLA) bisa digunakan. Sayangnya akses menuju kawasan tersebut masih minim.

Kepala Dinas Tata Ruang dan Ciptakarya (Distarcip) Kota Bandung Rusjaf Adimenggala mengatakan, jalan sejajar tol bisa digunakan sebagai akses menuju SUS melalui Jalan Derwati. Namun jalan tersebut masih terputus untuk memasuki area SUS.

"Padahal kami sangat bangga menyambut tamu PON 2016 yang digelar di Jabar. Mereka akan tahu ada salah satu ikon Bandung. Nantinya mereka akan melewati jalan tol, bukan dalam kota, tetapi aksesnya juga belum ada," kata Rusjaf di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Kamis (24/9/2013).

Salah satu kendalanya, kata Rusjaf, masih menunggu hasil musyawarah antara Dinas Bina Marga dan Pengairan dengan warga setempat.

"Jadi jalan sejajar tol menuju gerbang SUS itu, 800 meternya masih belum dibangun karena masih terbentur masalah sosial," ucapnya.

Sebetulnya, lanjut Rusjaf, sudah ada penghubungan jalan di kilometer 151 Tol Padaleunyi menuju lokasi SUS. Namun, gerbang itu sifatnya hanya sementara hingga proyek hingga pembangunan selesai.

"Kalau tol 151 digunakan juga oleh tamu PON tidak mungkin. Kemarin waktu peresmian SUS saja, Jasa Marga merugi karena tamu tidak kembali ke tol," terangnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(avi/ern)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%