Selasa, 24/09/2013 14:47 WIB

Balada Politik Ruhut

Pelantikan Ruhut Jadi Ketua Komisi III Ditunda

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - Rapat pleno pelantikan Ruhut Sitompul jadi Ketua Komisi III DPR berlangsung panas. Pimpinan DPR mengambil keputusan tak melantik Ruhut siang ini.

Sebelum mengambil keputusan, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang memimpin rapat pelantikan Ruhut telah mengambil inisiatif lobi dengan para pimpinan poksi di Komisi III DPR. Karena suasana lobi tenang, maka tidak ditempuh voting terkait posisi Ruhut sebagai Ketua Komisi III DPR.

"Saya sebagai pimpinan DPR merasa suasana lobi sejuk, dari situ kemudian ada titik kesimpulan yang akan saya beritahukan untuk mendapat persetujuan. Meskipun mekanisme memungkinkan secara seremonial ketok palu, kita paksakan keputusan diambil lewat voting bisa saja," kata Priyo menyampaikan hasil lobi pimpinan poksi Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2013).

Kesimpulannya adalah pimpinan DPR akan memberitahukan kepada Ketua FPD DPR terkait hasil rapat siang ini. Kemudian FPD diberikan kesempatan untuk mempertimbangkan kembali pilihan menunjuk Ruhut sebagai ketua komisi III.

"Memberi kesempatan atau kewenangan untuk mengadakan komunikasi dengan pimpinan, waktu seminggu. Setelah itu beliau mengirimkan apap pun, kembali ke FPD, untuk memberitahukan ke pimpinan DPR RI figur yang ditugaskan sebagai calon Ketua Komisi III DPR," kata Priyo.

Hal ini menurut Priyo jadi tradisi baru. Karena fraksi-fraksi sepakat untuk tidak voting. "Tradisi yang berbeda sangat panjang, apakah itu bisa disetujui, saya akan segera menelepon Nurhayati Ali Assegaf (Ketua FPD) untuk melaporkan ke SBY atau DPP. Mungkin saya tahu tetap kita bahas seminggu," katanya.



Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(van/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%