Detik.com News
Detik.com
Selasa, 24/09/2013 08:30 WIB

Penerapan Perda Wajib Belajar di Jakarta Membuat Siswa Lebih Rajin

Rivki - detikNews
Penerapan Perda Wajib Belajar di Jakarta Membuat Siswa Lebih Rajin
Jakarta - Jam malam hingga perda wajib belajar akan diterapkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Hal ini mendapat respon positif dari Pengamat pendidikan Universitas Paramadina Mohammad Abduhzen dengan akan diterapkanya jam belajar.

"Saya kira ini bagus, implementasinya tidak mudah tapi buka berarti tidak bisa dilakukan," kata Mohammad Abduhzen kepada detikcom, Selasa (24/9/2013).

Abduhzen menjelaskan tidak mudah menerapkan peraturan jam malam di DKI Jakarta, kendala kemacetan menjadi faktor yang nantinya dapat mempengaruhi anak lama pulang ke rumah. Seharusnya siswa yang sudah sampai di rumah karena terjebak kemacetan menjadi lama sampai ke rumah.

"Murid-murid sebaiknya mendapat fasilitas transportasi agar tidak lama di perjalanan" ujarnya.

Terkait masalah rayonisasi juga harus diterapkan di sekolah-sekolah. Untuk menghindari lamanya pulang ke rumah, antara rumah dan sekolah janganlah terlalu jauh penerapan rayon harus secara ketat diberlakukan.

Untuk lebih mempermudah penerapan jam malam, harus diterapkan pengaturan yang jelas mengenai identitas siswa. Pengawasan kontrol siswa harus dapat diketahui secara jelas sekolahnya di mana dan kelas berapa.

"Harus tegas dalam menerapkan jam malam bagi siswa, seperti usia menyetir harus tegas ada aturanya, nah untuk siswa administrasi pembelajaranya yang diperlukan agar bisa mengontrol siswa, gagasan tanpa kontrol percuma saja," tuturnya.

Abduhzen menegaskan, intinya sangat bagus apabila diterapkan jam malam itu akan menunjang sistem belajar siswa. namun tidak menampik juga apabila itu sukar dilakukan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(tfn/rvk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%