Senin, 23/09/2013 11:16 WIB

Jakarta dan Rotterdam Tingkatkan Kerjasama Penanggulangan Banjir

Sukma Indah Permana - detikNews
Jakarta - Gubernur DKI, Joko Widodo dan Mayor of Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, menandatangani nota kerjasama menajemen alat pengeruk lumpur. Ini merupakan peningkatan kerjasama dua kota untuk penanggulangan banjir yang berlangsung sejak 1986 silam.

"Kerjasama ini meliputi manajemen operasional alat pengeruk lumpur dan pertukaran pengetahuan dalam hal penyiapan masterplan pengendalian banjir," kata Jokowi, di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (23/9/2013).

Kerjasama antara dua kota di Indonesia dan Belanda untuk pengadaan alat pengeruk lumpur sungai sudah dijalin pada 2009 silam. Kerjasama juga meliputi bidang sistem manajemen informasi, pengelolaan sampah, manajemen sumber daya air dan manajemen museum.

Untuk periode 2013-2015, kerjasama difokuskan pada 2 hal yaitu peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Sumber Daya Air Perkotaan. Fokus kedua adalah pertukaran informasi dan pengetahuan mengenai tantangan dan isu strategis yang dihadapi oleh kota.

"Contohnya seperti Manajemen Sumber Daya Air, Perencanaan Tata Ruang dan Infrastruktur, serta Pengembangan Pelabuhan, terutama dalam konteks pengembangan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)," lanjut Jokowi.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(sip/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
67%
Kontra
33%