detikcom
Jumat, 20/09/2013 09:39 WIB

Balada Politik Ruhut

Ditolak Jadi Ketua Komisi III, Ruhut Tertawa Termehek-mehek

Danu Damarjati - detikNews
Jakarta - Ruhut Sitompul diajukan partainya, Partai Demokrat, menjadi Ketua Komisi III DPR. Suara penolakanpun muncul terhadap pengajuan itu. Namun Ruhut santai menanggapi.

"Kita tertawa aja termehek-mehek. Itu kan lucu. Orang ini (jatah Ketua Komisi III) hak Partai Demokrat," ujarnya saat dihubungi wartawan, Jumat (20/9/2013).

Ruhut menilai, orang-orang yang menolak dirinya menjadi Ketua Komisi III ingin mempertahankan 'prestasi' parlemen sebagai lembaga terkorup. KPK pernah mengutip survei dari lembaga TI bahwa parlemen merupakan lembaga terkorup kedua setelah Polri.

"Biar aja mereka suka-suka kan, DPR lembaga terkorup kedua setelah Polisi. Ini ada udang di balik batu. Kalau Ruhut yang pimpin, gawat. Nggak bisa gerak mereka. Kalau aku, jangankan beda fraksi, satu partaipun aku sikat semua," ucap Ruhut.

Penolakan terhadap pengajuan nama Ruhut muncul dari anggota komisi hukum lainnya, yaitu Ahmad Yani, Syarifuddin Sudding, dan Nasir Jamil. Wacana voting untuk menentukan persetujuan siapa yang menjadi Ketua Komisi III pun muncul. Ruhut pun santai menanggapi.

"Dari dulu kan mekanisme voting itu nggak pernah diberlakukan. Ini (jabatan Ketua Komisi III) kan haknya Partai Demokrat," pungkasnya.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(dnu/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%