detikcom

Jumat, 20/09/2013 09:39 WIB

Balada Politik Ruhut

Ditolak Jadi Ketua Komisi III, Ruhut Tertawa Termehek-mehek

Danu Damarjati - detikNews
Jakarta - Ruhut Sitompul diajukan partainya, Partai Demokrat, menjadi Ketua Komisi III DPR. Suara penolakanpun muncul terhadap pengajuan itu. Namun Ruhut santai menanggapi.

"Kita tertawa aja termehek-mehek. Itu kan lucu. Orang ini (jatah Ketua Komisi III) hak Partai Demokrat," ujarnya saat dihubungi wartawan, Jumat (20/9/2013).

Ruhut menilai, orang-orang yang menolak dirinya menjadi Ketua Komisi III ingin mempertahankan 'prestasi' parlemen sebagai lembaga terkorup. KPK pernah mengutip survei dari lembaga TI bahwa parlemen merupakan lembaga terkorup kedua setelah Polri.

"Biar aja mereka suka-suka kan, DPR lembaga terkorup kedua setelah Polisi. Ini ada udang di balik batu. Kalau Ruhut yang pimpin, gawat. Nggak bisa gerak mereka. Kalau aku, jangankan beda fraksi, satu partaipun aku sikat semua," ucap Ruhut.

Penolakan terhadap pengajuan nama Ruhut muncul dari anggota komisi hukum lainnya, yaitu Ahmad Yani, Syarifuddin Sudding, dan Nasir Jamil. Wacana voting untuk menentukan persetujuan siapa yang menjadi Ketua Komisi III pun muncul. Ruhut pun santai menanggapi.

"Dari dulu kan mekanisme voting itu nggak pernah diberlakukan. Ini (jabatan Ketua Komisi III) kan haknya Partai Demokrat," pungkasnya.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(dnu/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
73%
Kontra
27%