detikcom
Kamis, 19/09/2013 09:33 WIB

Bandar Sabu Penembak Polisi di Aceh Adalah Napi LP Tanjung Gusta

Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Brigadir Syahri Rahmad, anggota Polsek Langsa, Aceh Timur, mengalami luka tembak saat berupaya menangkap seorang bandar sabu. Sang bandar diketahui merupakan napi Lapas Tanjung Gusta yang kabur saat kerusuhan pecah beberapa hari lalu.

"Pelaku melarikan diri dari LP Tanjung Gusta saat kerusuhan," kata salah seorang petugas Polsek Langsa yang minta namanya disamarkan, melalui pesan singkat, Kamis (19/9/013).

Pelaku tersebut mendekam di Lapas Tanjung Gusta setelah ditangkap aparat Polda Sumatera Utara (Poldasu) karena kepemilikan senjata api.

"Dia juga mantan kombatan di Aceh," ujar sumber tersebut.

Peristiwa penembakan terjadi Rabu (18/9), sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu korban bersama salah seorang rekan Polsek dan seorang informan bergerak untuk menangkap salah seorang bandar di Kampung Buket, Jalan Medan-Banda Aceh, Kecamatan Sungei Raya, Kabupaten Aceh Timur.

Brigadir Syahri selanjutnya melakukan penyamaran dengan pola undercover buy.

Pelaku saat itu menggunakan sepeda motor Revo nomor polisi BL 3522 FK. Sementara aparat menggunakan mobil. Transaksi dilakukan di dalam mobil. Saat anggota meyakini yang bersangkutan sebagai bandar, saat itu pula dilakukan upaya penangkapan.

Namun pelaku berontak dan terjadi penembakan yang dilakukan pelaku ke arah piinggang Brigadir Syahri.

"Peluru menembus ginjal. Saat ini dirujuk ke rumah sakit di Medan," ujarnya.

Polisi menyita 1 ons sabu dari pelaku yang kabur, serta sepeda motor dan handphone pelaku.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ahy/mpr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%
MustRead close