Detik.com News
Detik.com
Sabtu, 14/09/2013 23:55 WIB

MUI Minta SBY Evaluasi Kinerja Densus 88

Dhani Irawan - detikNews
MUI Minta SBY Evaluasi Kinerja Densus 88 foto: ilustrasi.
Jakarta - Penanganan terorisme oleh Densus 88 dianggap sangat berlebihan dan sewenang-wenang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI meminta agar Presiden SBY melakukan evaluasi kinerja pasukan khusus tersebut.

"MUI menegaskan untuk meminta Presiden SBY segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap kinerja dan hasil kerja Densus 88," kata Ketua MUI KH Amidhan saat konferensi pers hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI di Twin Plaza Hotel, Jl S. Parman, Jakarta Barat, Sabtu (14/9/2013).

Karena, lanjut Amidhan, sampai saat ini masih marak kasus terorisme. Hal ini pun dikhawatrikan akan semakin banyak muncul generasi teroris yang baru.

"Karena sekarang terorisme tidak berkurang atau mati, tetapi bahkan terus hidup dan telah muncul generasi baru teroris," imbuh Amidhan.

Meskipun begitu, Amidhan mengatakan MUI mendukung sepenuhnya kebijakan dan tindakan pemberantasan terorisme selama hal itu berdasarkan hukum, menjunjung HAM, dan menegakkan asas praduga tak bersalah. Densus 88 harus lebih meningkatkan profesionalisme dalam bertindak.

"Lebih meningkatkan profesionalismenya semaksimal mungkin dalam tindak penangkapan teroris untuk menghindari jatuhnya korban jiwa," kata Amidhan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(dha/jor)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%