detikcom

Sabtu, 14/09/2013 23:55 WIB

MUI Minta SBY Evaluasi Kinerja Densus 88

Dhani Irawan - detikNews
foto: ilustrasi.
Jakarta - Penanganan terorisme oleh Densus 88 dianggap sangat berlebihan dan sewenang-wenang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI meminta agar Presiden SBY melakukan evaluasi kinerja pasukan khusus tersebut.

"MUI menegaskan untuk meminta Presiden SBY segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap kinerja dan hasil kerja Densus 88," kata Ketua MUI KH Amidhan saat konferensi pers hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI di Twin Plaza Hotel, Jl S. Parman, Jakarta Barat, Sabtu (14/9/2013).

Karena, lanjut Amidhan, sampai saat ini masih marak kasus terorisme. Hal ini pun dikhawatrikan akan semakin banyak muncul generasi teroris yang baru.

"Karena sekarang terorisme tidak berkurang atau mati, tetapi bahkan terus hidup dan telah muncul generasi baru teroris," imbuh Amidhan.

Meskipun begitu, Amidhan mengatakan MUI mendukung sepenuhnya kebijakan dan tindakan pemberantasan terorisme selama hal itu berdasarkan hukum, menjunjung HAM, dan menegakkan asas praduga tak bersalah. Densus 88 harus lebih meningkatkan profesionalisme dalam bertindak.

"Lebih meningkatkan profesionalismenya semaksimal mungkin dalam tindak penangkapan teroris untuk menghindari jatuhnya korban jiwa," kata Amidhan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(dha/jor)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%