Sabtu, 14/09/2013 23:55 WIB

MUI Minta SBY Evaluasi Kinerja Densus 88

Dhani Irawan - detikNews
foto: ilustrasi.
Jakarta - Penanganan terorisme oleh Densus 88 dianggap sangat berlebihan dan sewenang-wenang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI meminta agar Presiden SBY melakukan evaluasi kinerja pasukan khusus tersebut.

"MUI menegaskan untuk meminta Presiden SBY segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap kinerja dan hasil kerja Densus 88," kata Ketua MUI KH Amidhan saat konferensi pers hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI di Twin Plaza Hotel, Jl S. Parman, Jakarta Barat, Sabtu (14/9/2013).

Karena, lanjut Amidhan, sampai saat ini masih marak kasus terorisme. Hal ini pun dikhawatrikan akan semakin banyak muncul generasi teroris yang baru.

"Karena sekarang terorisme tidak berkurang atau mati, tetapi bahkan terus hidup dan telah muncul generasi baru teroris," imbuh Amidhan.

Meskipun begitu, Amidhan mengatakan MUI mendukung sepenuhnya kebijakan dan tindakan pemberantasan terorisme selama hal itu berdasarkan hukum, menjunjung HAM, dan menegakkan asas praduga tak bersalah. Densus 88 harus lebih meningkatkan profesionalisme dalam bertindak.

"Lebih meningkatkan profesionalismenya semaksimal mungkin dalam tindak penangkapan teroris untuk menghindari jatuhnya korban jiwa," kata Amidhan.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(dha/jor)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
67%
Kontra
33%