detikcom
Sabtu, 14/09/2013 23:55 WIB

MUI Minta SBY Evaluasi Kinerja Densus 88

Dhani Irawan - detikNews
foto: ilustrasi.
Jakarta - Penanganan terorisme oleh Densus 88 dianggap sangat berlebihan dan sewenang-wenang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI meminta agar Presiden SBY melakukan evaluasi kinerja pasukan khusus tersebut.

"MUI menegaskan untuk meminta Presiden SBY segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap kinerja dan hasil kerja Densus 88," kata Ketua MUI KH Amidhan saat konferensi pers hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI di Twin Plaza Hotel, Jl S. Parman, Jakarta Barat, Sabtu (14/9/2013).

Karena, lanjut Amidhan, sampai saat ini masih marak kasus terorisme. Hal ini pun dikhawatrikan akan semakin banyak muncul generasi teroris yang baru.

"Karena sekarang terorisme tidak berkurang atau mati, tetapi bahkan terus hidup dan telah muncul generasi baru teroris," imbuh Amidhan.

Meskipun begitu, Amidhan mengatakan MUI mendukung sepenuhnya kebijakan dan tindakan pemberantasan terorisme selama hal itu berdasarkan hukum, menjunjung HAM, dan menegakkan asas praduga tak bersalah. Densus 88 harus lebih meningkatkan profesionalisme dalam bertindak.

"Lebih meningkatkan profesionalismenya semaksimal mungkin dalam tindak penangkapan teroris untuk menghindari jatuhnya korban jiwa," kata Amidhan.


Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(dha/jor)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%