Detik.com News
Detik.com

Sabtu, 14/09/2013 23:55 WIB

MUI Minta SBY Evaluasi Kinerja Densus 88

Dhani Irawan - detikNews
MUI Minta SBY Evaluasi Kinerja Densus 88 foto: ilustrasi.
Jakarta - Penanganan terorisme oleh Densus 88 dianggap sangat berlebihan dan sewenang-wenang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI meminta agar Presiden SBY melakukan evaluasi kinerja pasukan khusus tersebut.

"MUI menegaskan untuk meminta Presiden SBY segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap kinerja dan hasil kerja Densus 88," kata Ketua MUI KH Amidhan saat konferensi pers hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI di Twin Plaza Hotel, Jl S. Parman, Jakarta Barat, Sabtu (14/9/2013).

Karena, lanjut Amidhan, sampai saat ini masih marak kasus terorisme. Hal ini pun dikhawatrikan akan semakin banyak muncul generasi teroris yang baru.

"Karena sekarang terorisme tidak berkurang atau mati, tetapi bahkan terus hidup dan telah muncul generasi baru teroris," imbuh Amidhan.

Meskipun begitu, Amidhan mengatakan MUI mendukung sepenuhnya kebijakan dan tindakan pemberantasan terorisme selama hal itu berdasarkan hukum, menjunjung HAM, dan menegakkan asas praduga tak bersalah. Densus 88 harus lebih meningkatkan profesionalisme dalam bertindak.

"Lebih meningkatkan profesionalismenya semaksimal mungkin dalam tindak penangkapan teroris untuk menghindari jatuhnya korban jiwa," kata Amidhan.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(dha/jor)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%