detikcom
Kamis, 12/09/2013 15:43 WIB

Belum Lengkap, Jaksa Kembalikan Berkas Perkara Sisca Yofie ke Polisi

Baban Gandapurnama - detikNews
Bandung - Berkas perkara pencurian disertai kekerasan yang menewaskan Sisca Yofie masih tahap P-19 (pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi). Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung meminta penyidik Polrestabes Bandung melengkapi berkas kasus tersebut. Jaksa minta berkas jejak komunikasi handphone kedua tersangka yakni Wawan (39) dan Ade (24).

Kajari Kota Bandung Febri Adriansyah mengungkapkan jaksa peneliti sebelumnya sudah menerima berkas tahap pertama yang dilimpahkan polisi pada pekan lalu. Ternyata setelah diteliti, berkas tersebut dianggap belum lengkap. Selanjutnya berkas diserahkan kembali ke Polrestabes Bandung.

"Hari ini (berkas kasus Sisca) sudah dikembalikan atau P19," kata Febri di kantor Kejati Jabar, Jalan Martadinata, Kota Bandung, Kamis (12/9/2013).

Pihak kejaksaan, menurut Febri, menyampaikan beberapa petunjuk yang mesti dilengkapi penyidik kepolisian yang menangani kasus Sisca. Kejaksaan ingin memastikan apakah kedua tersangka tersebut melibatkan orang lain atau tidak.

"Terpenting itu ada persiapan atau enggak antara tersangka dan orang lain. Maka itu perlu digital forensik. Sadap hp (handphone) tersangka, ada kaitannya atau tidak. Itulah (petunjuk dari jaksa) yang paling penting," jelas Febri.

Menurut Febri, penyidik kepolisian bisa berkoordinasi dengan pihak provider telepon guna memenuhi petunjuk tersebut. "Apakah dia (tersangka) sebelumnya ada komunikasi ke siapa. Nomor-nomor telepon ini nanti bisa kita teliti kembali, ada tidaknya orang lain dalam perkara ini," tutur Febri.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(bbn/ern)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
65%
Kontra
35%