detikcom
Kamis, 12/09/2013 10:30 WIB

Mega Belum Legowo Jokowi Capres?

Nurfahmi - detikNews
Halaman 1 dari 3
Jakarta - Keputusan PDIP untuk menunggu hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) dalam menentukan calon presiden (capres) adalah langkah strategis. Partai moncong putih itu tidak sedang dihadapkan pada posisi 'bagai makan buah simalakama'.

PDIP sengaja menyimpan 'amunisi' terakhirnya yang maha dahsyat. Kekuatan amunisi mereka bak sebuah nuklir yang daya ledaknya bisa 'menggegerkan' konstelasi politik.

Kenapa PDIP menyimpan Capresnya? Tentu saja, mereka tak mau kehabisan amunisi. Andai saja mereka mengikuti mainstream media, wacana publik, atau hasil berbagai survey yang menempatkan 'kader mutiaranya' Jokowi sebagai capres terpopuler, bisa jadi energi PDIP terkuras untuk mengcounter 'serangan-serangan' kepada Jokowi.

Belum ditetapkan saja, isu-isu miring untuk memreteli elektabilitas Jokowi yang terus melesat semakin massif. Apalagi kalau sudah diketuk palu Jokowi Capres PDIP.

Dalam pidato politiknya di Rapat Kerja Nasional III, Jumat (6/9), Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri telah begitu 'terang benderang' memberikan sinyal pencapresan Jokowi.

Empat kali putri Proklamator itu menyebut nama Jokowi. Penunjukan Jokowi oleh Mega untuk membacakan 'dedication of life' Bung Karno semakin menguatkan bahwa mantan Walikota Solo itu adalah satrio piningitnya PDIP.

Namun Mega belum sepenuhnya merasa lega dan legowo untuk Jokowi ditetapkan sebagai capres PDIP sekarang. Bisa jadi tafsiran banyak pihak atas sinyal-sinyal politik Mega dalam pidatonya itu salah.Next

Halaman 1 2 3

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(wwn/wwn)




Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%