Rabu, 11/09/2013 17:05 WIB

Jamaah Haji Kloter 1 Mulai Menghuni Pemondokan di Madinah

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Jakarta - Sebanyak 4.450 orang calon haji (calhaj) dari kelompok terbang (kloter) pertama dari 11 kloter mulai memasuki Madinah. Mereka menghuni pemondokan sektor I hingga IV.

Berdasarkan data dari Tim Media Center Haji (MCH), Rabu (11/9/2013), jamaah haji bertolak dari bandara Jeddah menuju Madinah dengan menumpang 101 bus.

Rinciannya, 444 orang dari embarkasi Batam (BTH) menghuni pemondokan sektor IV, 450 calhaj dari asal Surabaya (SUB) menetap di pemondokan sektor 1, 445 orang dari embarkasi Jakarta-Bekasi (JKS) tinggal di pemondokan sektor II, 440 caljaj asal Medan (MES) menghuni pemondokan sektor I, dan 455 orang dari sektor JKG menetap di pemondokan sektor IV.

Selanjutnya, 370 calhaj dari Padang (PDG) menghuni pemondokan sektor IV, 373 orang dari Solo Kloter 1 menetap di pemondokan sektor III, 374 calhaj dari SOC 2 tinggal di pemondokan sektor I-II, 356 orang asal Balikpapan (BPN) menghuni pemondokan sektor III, dan 370 calhaj dari embarkasi Makassar (UPG) menetap di pemondokan sektor IV , serta 373 orang dari SOC 3 menetap di pemondokan sektor IV.

Pada hari ini, diberangkatkan 5.264 calon jamaah haji kloter 2 dari 13 kloter diberangkatkan ke Tanah Suci. Kamis 12 September, akan diterbangkan 5.474 calon jamaah haji dari 13 kloter.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(aan/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
85%
Kontra
15%