Selasa, 10/09/2013 00:04 WIB

Robert Tantular Mengaku Kaget Dana Bailout Century Jadi Rp 6,7 T

Ikhwanul Khabibi - detikNews
Robert Tantular (berbaju batik)
Jakarta - Mantan pemilik Bank Century, Robert Tantular diperiksa selama 11 jam oleh penyidik KPK. Robert mengaku dicecar penyidik soal kronologis pengajuan bailout terhadap bank Century.

"Hari ini lebih pendalaman kepada kronologi bagaimana permohonan dari direksi bank Century hanya Rp 1 triliun bantuan likuiditas dari Bank Indonesia, tetapi nyatanya bailoutnya Rp 6,7 triliun. Itu kan mengagetkan," kata Robert di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (9/9/2013) malam.

Dia mengaku tidak tahu sama sekali soal peningkatan anggaran liquiditas. Dia berdalih saat dana talangan cair, Robert tengah mendekam di tahanan Mabes Polri karena terjerat kasus penggelapan dana nasabah.

"Itulah yang perlu didalami oleh KPK. Jadi kita harapkan kpk independen untuk membuka hal ini," tambahnya.

Saat ditanya soal penetapan bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Robert mengaku tidak tahu menahu.

Dia menuduh pihak LPS secara sepihak menyatakan bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

"Tidak pernah ditanya setuju tidak setuju, langsung diambil alih oleh LPS secara pihak," tegas Robert.

Seperti diketahui, Bank Indonesia menggelontorkan dana Rp 6,7 triliun untuk melakukan bailout terhadap bank Century. Dana bailout dicairkan dalam tiga tahap setelah bank Century dianggap sebagai bank gagal berdampak sistemik.



Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(kha/fdn)



Sponsored Link
Twitter Recommendation
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%