detikcom
Selasa, 10/09/2013 00:04 WIB

Robert Tantular Mengaku Kaget Dana Bailout Century Jadi Rp 6,7 T

Ikhwanul Khabibi - detikNews
Robert Tantular (berbaju batik)
Jakarta - Mantan pemilik Bank Century, Robert Tantular diperiksa selama 11 jam oleh penyidik KPK. Robert mengaku dicecar penyidik soal kronologis pengajuan bailout terhadap bank Century.

"Hari ini lebih pendalaman kepada kronologi bagaimana permohonan dari direksi bank Century hanya Rp 1 triliun bantuan likuiditas dari Bank Indonesia, tetapi nyatanya bailoutnya Rp 6,7 triliun. Itu kan mengagetkan," kata Robert di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (9/9/2013) malam.

Dia mengaku tidak tahu sama sekali soal peningkatan anggaran liquiditas. Dia berdalih saat dana talangan cair, Robert tengah mendekam di tahanan Mabes Polri karena terjerat kasus penggelapan dana nasabah.

"Itulah yang perlu didalami oleh KPK. Jadi kita harapkan kpk independen untuk membuka hal ini," tambahnya.

Saat ditanya soal penetapan bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Robert mengaku tidak tahu menahu.

Dia menuduh pihak LPS secara sepihak menyatakan bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

"Tidak pernah ditanya setuju tidak setuju, langsung diambil alih oleh LPS secara pihak," tegas Robert.

Seperti diketahui, Bank Indonesia menggelontorkan dana Rp 6,7 triliun untuk melakukan bailout terhadap bank Century. Dana bailout dicairkan dalam tiga tahap setelah bank Century dianggap sebagai bank gagal berdampak sistemik.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(kha/fdn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%