detikcom
Senin, 09/09/2013 12:55 WIB

Korban Investasi 2 Ton Emas Ngadu ke KY, Minta Peradilan Bersih

Rivki - detikNews
ilustrasi (rahman/detikcom)
Jakarta - Korban penipuan investasi emas CV Raihan Jewellery (RJ) mengadu ke Komisi Yudisial (KY). Mereka meminta KY untuk mengawasi persidangan dengan terdakwa Dirut CV RJ, M Azhari.

"Kami minta KY memantau jalannya sidang dengan alasan bahwa kasus penipuan investasi emas Raihan Jewellry adalah kasus nasional, korban penipuan mencapai 3 ribu orang di seluruh Indonesia dengan kerugian para korban adalah ratusan miliar hingga triliunan rupiah," kata nasabah korban penipuan, Lena Wati, di Gedung KY, Jl Kramat Raya, Jakarta, Senin (9/9/2013).

Lena mengatakan, sidang kasus tersebut diketuai oleh majelis hakim Syafruddin Ainur Rofiek. Dia minta agar KY mengawasi supaya proses persidangan berjalan bersih. Lena datang seorang siri tanpa didampingi korban lainnya.

"Kita juga meminta agar hakim memberi hukuman maksimal," imbuhnya.

Kasus ini bermula pada 25 Febuari tahun lalu, Polda Jawa Timur menerima laporan dari tiga korban penipuan yang disangkakan pada CV RJ. Kepolisian Daerah Jawa Timur telah menetapkan tiga tersangka kasus dugaan penipuan dalam investasi emas PT Raihan Jewellery. Ketiga tersangka itu ialah Direktur PT Raihan Muhammad Anzhari dan dua karyawannya berinisial T dan MG.

Sidang Kasus ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya (PN Surabaya) dengan agenda pemanggilan saksi ahli.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rvk/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%