Minggu, 08/09/2013 19:39 WIB

Kecelakaan Maut Jagorawi

Ketika Aturan Hukum Dilanggar

Royhan N Wahab - detikNews
Halaman 1 dari 3
Jakarta - “Sungguh ironis bahwa hukum dipermainkan oleh orang-orang tertentu di Indonesia. Bagaimana hukum mau jadi panglima? Sebagian masyarakatnya saja sudah tidak peduli dengan hukum. Membiarkan seorang anak di bawah umur mengemudikan kendaraan tanpa SIM adalah bukti ketidakpedulian terhadap hukum.”

Kecelakaan maut yang terjadi pagi dini hari tadi (8/9) di Tol Jagorawi yang melibatkan Abdul Qodir Jaelani (13) menjadi sebuah bukti konkrit bahwa hukum tidak dipedulikan. Memang benar bahwa prinsip presumption of innocence masih harus dipegang hingga pengadilan yang berwenang membuktikan bahwa seseorang benar-benar terbukti bersalah atau tidak.

Namun demikian, ada beberapa fakta hukum yang tidak dapat dipungkiri.

Fakta pertama adalah bahwa Abdul Qodir Jaelani (AQJ) yang masih berumur 13 tahun berada di belakang kemudi dari kendaraan yang dikendarainya. Kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009), disebutkan dengan jelas dalam Pasal 77 ayat (1) bahwa “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan Jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.” Selanjutnya dalam Pasal 81 ayat (1) disebutkan dengan jelas bahwa “untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan dan lulus ujian.”

Menyimak informasi yang beredar di media massa bahwa jenis kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan adalah jenis sedan, maka seharusnya pengemudi tersebut berusia 17 tahun atau lebih. Apabila AQJ yang mengemudikan sedan tersebut masih berusia 13 tahun, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 77 UU 22/2009. Pelanggaran yang dimaksud disini merupakan sebuah pelanggaran pidana yang berdasarkan Pasal 281 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Hal ini belum termasuk apabila ternyata AQJ memiliki Surat Izin Mengemudi padahal belum berusia 17 tahun. Walaupun hal ini masih harus lebih dulu diperiksa oleh pihak kepolisian serta dibuktikan, namun demikian apabila ternyata memang benar yang bersangkutan memiliki SIM, permasalahan hukum bisa melebar ke arah perbuatan pidana lainnya berupa pemalsuan identitas dan lain sebagainya yang seyogyanya tidak akan meringankan yang bersangkutan.

Fakta kedua adalah bahwa kecelakaan tersebut menyebabkan kematian. Dari aspek hukum perdata, AQJ termasuk golongan orang yang belum dewasa (di bawah umur) dikarenakan belum mencapai usia 21 tahun. Hal ini menyebabkan orang tua bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukan AQJ. Sesuai Pasal 1365 BW, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”Next

Halaman 1 2 3

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nrl/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Kolom Terbaru Indeks Kolom ยป
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%