detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Sabtu, 19/04/2014 01:18 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Minggu, 08/09/2013 19:39 WIB

Kecelakaan Maut Jagorawi

Ketika Aturan Hukum Dilanggar

Royhan N Wahab - detikNews
Halaman 1 dari 3
Jakarta - “Sungguh ironis bahwa hukum dipermainkan oleh orang-orang tertentu di Indonesia. Bagaimana hukum mau jadi panglima? Sebagian masyarakatnya saja sudah tidak peduli dengan hukum. Membiarkan seorang anak di bawah umur mengemudikan kendaraan tanpa SIM adalah bukti ketidakpedulian terhadap hukum.”

Kecelakaan maut yang terjadi pagi dini hari tadi (8/9) di Tol Jagorawi yang melibatkan Abdul Qodir Jaelani (13) menjadi sebuah bukti konkrit bahwa hukum tidak dipedulikan. Memang benar bahwa prinsip presumption of innocence masih harus dipegang hingga pengadilan yang berwenang membuktikan bahwa seseorang benar-benar terbukti bersalah atau tidak.

Namun demikian, ada beberapa fakta hukum yang tidak dapat dipungkiri.

Fakta pertama adalah bahwa Abdul Qodir Jaelani (AQJ) yang masih berumur 13 tahun berada di belakang kemudi dari kendaraan yang dikendarainya. Kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009), disebutkan dengan jelas dalam Pasal 77 ayat (1) bahwa “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan Jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.” Selanjutnya dalam Pasal 81 ayat (1) disebutkan dengan jelas bahwa “untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan dan lulus ujian.”

Menyimak informasi yang beredar di media massa bahwa jenis kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan adalah jenis sedan, maka seharusnya pengemudi tersebut berusia 17 tahun atau lebih. Apabila AQJ yang mengemudikan sedan tersebut masih berusia 13 tahun, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 77 UU 22/2009. Pelanggaran yang dimaksud disini merupakan sebuah pelanggaran pidana yang berdasarkan Pasal 281 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Hal ini belum termasuk apabila ternyata AQJ memiliki Surat Izin Mengemudi padahal belum berusia 17 tahun. Walaupun hal ini masih harus lebih dulu diperiksa oleh pihak kepolisian serta dibuktikan, namun demikian apabila ternyata memang benar yang bersangkutan memiliki SIM, permasalahan hukum bisa melebar ke arah perbuatan pidana lainnya berupa pemalsuan identitas dan lain sebagainya yang seyogyanya tidak akan meringankan yang bersangkutan.

Fakta kedua adalah bahwa kecelakaan tersebut menyebabkan kematian. Dari aspek hukum perdata, AQJ termasuk golongan orang yang belum dewasa (di bawah umur) dikarenakan belum mencapai usia 21 tahun. Hal ini menyebabkan orang tua bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukan AQJ. Sesuai Pasal 1365 BW, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”Next

Halaman 1 2 3

Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(nrl/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%