Detik.com News
Detik.com
Sabtu, 07/09/2013 15:08 WIB

Komnas HAM Nilai Vonis Terdakwa Kasus Cebongan Tergolong Ringan

Ikhwanul Khabibi - detikNews
Komnas HAM Nilai Vonis Terdakwa Kasus Cebongan Tergolong Ringan Terdakwa kasus Cebongan (Bagus Kurniawan/ detikcom)
Jakarta - Komnas HAM menyayangkan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap para terdakwa kasus penyerangan Lapas Cebongan. Menurut Komnas HAM vonis yang dijatuhkan terlalu rendah dan dinilai tidak memenuhi aspek keadilan.

"Vonis terhadap 12 terdakwa belum mencerminkan putusan yang sesuai dengan penegakan hukum serta tidak berperspektif pada nilai-nilai kemanusiaan," ujar ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila.

Hal itu disampaikan dalam konferensi pers hasil pantauan Komnas HAM pada persidangan kasus Cebongan di kantor Komnas HAM, Jl Latuharhari, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9/2013).

Laila menjelaskan, seharusnya para terdakwa dijatuhi hukuman minimal 20 tahun penjara sesuai dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Menurutnya ke 12 anggota Koppassus itu telah terbukti melakukan pembunuhan berencana.

"Bahkan putusan terhaadap terdakwa yang lain kurang dari dua tahun dan tidak dipecat dari kesatuan TNI," tambah Laila.

Untuk menindak lanjuti hal ini, Komnas HAM mendorong Oditur militer untuk segera mengajukan banding. Komnas HAM berharap ada rasa keadilan untuk para keluarga korban.

"Kami akan dorong Oditur Militer untuk segera mengajukan banding," tegas Laila.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(kha/gah)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%