detikcom
Sabtu, 07/09/2013 15:08 WIB

Komnas HAM Nilai Vonis Terdakwa Kasus Cebongan Tergolong Ringan

Ikhwanul Khabibi - detikNews
Terdakwa kasus Cebongan (Bagus Kurniawan/ detikcom)
Jakarta - Komnas HAM menyayangkan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap para terdakwa kasus penyerangan Lapas Cebongan. Menurut Komnas HAM vonis yang dijatuhkan terlalu rendah dan dinilai tidak memenuhi aspek keadilan.

"Vonis terhadap 12 terdakwa belum mencerminkan putusan yang sesuai dengan penegakan hukum serta tidak berperspektif pada nilai-nilai kemanusiaan," ujar ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila.

Hal itu disampaikan dalam konferensi pers hasil pantauan Komnas HAM pada persidangan kasus Cebongan di kantor Komnas HAM, Jl Latuharhari, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9/2013).

Laila menjelaskan, seharusnya para terdakwa dijatuhi hukuman minimal 20 tahun penjara sesuai dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Menurutnya ke 12 anggota Koppassus itu telah terbukti melakukan pembunuhan berencana.

"Bahkan putusan terhaadap terdakwa yang lain kurang dari dua tahun dan tidak dipecat dari kesatuan TNI," tambah Laila.

Untuk menindak lanjuti hal ini, Komnas HAM mendorong Oditur militer untuk segera mengajukan banding. Komnas HAM berharap ada rasa keadilan untuk para keluarga korban.

"Kami akan dorong Oditur Militer untuk segera mengajukan banding," tegas Laila.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(kha/gah)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%
MustRead close