Sabtu, 07/09/2013 15:08 WIB

Komnas HAM Nilai Vonis Terdakwa Kasus Cebongan Tergolong Ringan

Ikhwanul Khabibi - detikNews
Terdakwa kasus Cebongan (Bagus Kurniawan/ detikcom)
Jakarta - Komnas HAM menyayangkan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap para terdakwa kasus penyerangan Lapas Cebongan. Menurut Komnas HAM vonis yang dijatuhkan terlalu rendah dan dinilai tidak memenuhi aspek keadilan.

"Vonis terhadap 12 terdakwa belum mencerminkan putusan yang sesuai dengan penegakan hukum serta tidak berperspektif pada nilai-nilai kemanusiaan," ujar ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila.

Hal itu disampaikan dalam konferensi pers hasil pantauan Komnas HAM pada persidangan kasus Cebongan di kantor Komnas HAM, Jl Latuharhari, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9/2013).

Laila menjelaskan, seharusnya para terdakwa dijatuhi hukuman minimal 20 tahun penjara sesuai dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Menurutnya ke 12 anggota Koppassus itu telah terbukti melakukan pembunuhan berencana.

"Bahkan putusan terhaadap terdakwa yang lain kurang dari dua tahun dan tidak dipecat dari kesatuan TNI," tambah Laila.

Untuk menindak lanjuti hal ini, Komnas HAM mendorong Oditur militer untuk segera mengajukan banding. Komnas HAM berharap ada rasa keadilan untuk para keluarga korban.

"Kami akan dorong Oditur Militer untuk segera mengajukan banding," tegas Laila.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(kha/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 14/09/2014 14:52 WIB
    Lulung: Yang Penting Pak Ahok Manis Bicara, Ai Dukung
    Gb Haji Lulung mengaku sudah tidak ada masalah dengan Ahok yang bersuara keras soal kebobrokan DPRD jika pilkada tidak dilakukan langsung. Dia mengingatkan Ahok berhati-hati bicara sehingga tidak ada yang tersinggung.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%