Sabtu, 07/09/2013 15:08 WIB

Komnas HAM Nilai Vonis Terdakwa Kasus Cebongan Tergolong Ringan

Ikhwanul Khabibi - detikNews
Terdakwa kasus Cebongan (Bagus Kurniawan/ detikcom)
Jakarta - Komnas HAM menyayangkan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap para terdakwa kasus penyerangan Lapas Cebongan. Menurut Komnas HAM vonis yang dijatuhkan terlalu rendah dan dinilai tidak memenuhi aspek keadilan.

"Vonis terhadap 12 terdakwa belum mencerminkan putusan yang sesuai dengan penegakan hukum serta tidak berperspektif pada nilai-nilai kemanusiaan," ujar ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila.

Hal itu disampaikan dalam konferensi pers hasil pantauan Komnas HAM pada persidangan kasus Cebongan di kantor Komnas HAM, Jl Latuharhari, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9/2013).

Laila menjelaskan, seharusnya para terdakwa dijatuhi hukuman minimal 20 tahun penjara sesuai dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Menurutnya ke 12 anggota Koppassus itu telah terbukti melakukan pembunuhan berencana.

"Bahkan putusan terhaadap terdakwa yang lain kurang dari dua tahun dan tidak dipecat dari kesatuan TNI," tambah Laila.

Untuk menindak lanjuti hal ini, Komnas HAM mendorong Oditur militer untuk segera mengajukan banding. Komnas HAM berharap ada rasa keadilan untuk para keluarga korban.

"Kami akan dorong Oditur Militer untuk segera mengajukan banding," tegas Laila.



Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(kha/gah)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
73%
Kontra
27%