Detik.com News
Detik.com

Jumat, 06/09/2013 17:21 WIB

Peraturan KPU: Kampanye Caleg & Parpol Dilarang Bagikan Uang!

M Iqbal - detikNews
Peraturan KPU: Kampanye Caleg & Parpol Dilarang Bagikan Uang!
Jakarta - KPU merevisi peraturan nomor 1/2013 tentang kampanye menjadi nomor 15/2013. Dalam aturan yang baru, KPU melarang parpol dan caleg berkampanye sambil bagi-bagi uang dan membawa anak kecil.

Peraturan KPU nomor 15/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD itu diundangkan oleh Menkum HAM Amir Syamsuddin 27 Agustus dan dipublikasikan KPU pada Rabu (4/9) lalu.

Dalam pasal 32 ayat 1 peraturan KPU 15/2013 sebagaimana dikutip Jumat (6/9/2013), ada 11 poin yang dilarang dilakukan oleh pelaksana, peserta, dan petugas kampanye. Misal poin a, dilarang mempersoalkan dasar negara pancasila, pembukaan UUD 1945, dan bentuk NKRI.

KPU juga melarang (b) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, dan (c) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu yang lain; dan (d) menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.

Dilarang juga berkampanye yang (e). mengganggu ketertiban umum, dan (f) mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau peserta Pemilu yang lain.

"(Dilarang) merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu. (Dilarang) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan," bunyi huruf g dan h.

Selain itu, KPU melarang juga peserta kampanye baik parpol atau caleg membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan.

"(Dilarang) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan (dilarang) memobilisasi Warga Negara Indonesia yang belum memenuhi syarat sebagai Pemilih," sambung aturan huruf j dan k.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(bal/van)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%