detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Sabtu, 19/04/2014 14:10 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Jumat, 06/09/2013 17:21 WIB

Peraturan KPU: Kampanye Caleg & Parpol Dilarang Bagikan Uang!

M Iqbal - detikNews
Jakarta - KPU merevisi peraturan nomor 1/2013 tentang kampanye menjadi nomor 15/2013. Dalam aturan yang baru, KPU melarang parpol dan caleg berkampanye sambil bagi-bagi uang dan membawa anak kecil.

Peraturan KPU nomor 15/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD itu diundangkan oleh Menkum HAM Amir Syamsuddin 27 Agustus dan dipublikasikan KPU pada Rabu (4/9) lalu.

Dalam pasal 32 ayat 1 peraturan KPU 15/2013 sebagaimana dikutip Jumat (6/9/2013), ada 11 poin yang dilarang dilakukan oleh pelaksana, peserta, dan petugas kampanye. Misal poin a, dilarang mempersoalkan dasar negara pancasila, pembukaan UUD 1945, dan bentuk NKRI.

KPU juga melarang (b) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, dan (c) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu yang lain; dan (d) menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.

Dilarang juga berkampanye yang (e). mengganggu ketertiban umum, dan (f) mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau peserta Pemilu yang lain.

"(Dilarang) merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu. (Dilarang) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan," bunyi huruf g dan h.

Selain itu, KPU melarang juga peserta kampanye baik parpol atau caleg membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan.

"(Dilarang) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan (dilarang) memobilisasi Warga Negara Indonesia yang belum memenuhi syarat sebagai Pemilih," sambung aturan huruf j dan k.


Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(bal/van)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
81%
Kontra
19%