Jumat, 06/09/2013 17:21 WIB

Peraturan KPU: Kampanye Caleg & Parpol Dilarang Bagikan Uang!

M Iqbal - detikNews
Jakarta - KPU merevisi peraturan nomor 1/2013 tentang kampanye menjadi nomor 15/2013. Dalam aturan yang baru, KPU melarang parpol dan caleg berkampanye sambil bagi-bagi uang dan membawa anak kecil.

Peraturan KPU nomor 15/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD itu diundangkan oleh Menkum HAM Amir Syamsuddin 27 Agustus dan dipublikasikan KPU pada Rabu (4/9) lalu.

Dalam pasal 32 ayat 1 peraturan KPU 15/2013 sebagaimana dikutip Jumat (6/9/2013), ada 11 poin yang dilarang dilakukan oleh pelaksana, peserta, dan petugas kampanye. Misal poin a, dilarang mempersoalkan dasar negara pancasila, pembukaan UUD 1945, dan bentuk NKRI.

KPU juga melarang (b) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, dan (c) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu yang lain; dan (d) menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.

Dilarang juga berkampanye yang (e). mengganggu ketertiban umum, dan (f) mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau peserta Pemilu yang lain.

"(Dilarang) merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu. (Dilarang) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan," bunyi huruf g dan h.

Selain itu, KPU melarang juga peserta kampanye baik parpol atau caleg membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan.

"(Dilarang) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan (dilarang) memobilisasi Warga Negara Indonesia yang belum memenuhi syarat sebagai Pemilih," sambung aturan huruf j dan k.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bal/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%