Detik.com News
Detik.com
Jumat, 06/09/2013 17:21 WIB

Peraturan KPU: Kampanye Caleg & Parpol Dilarang Bagikan Uang!

M Iqbal - detikNews
Peraturan KPU: Kampanye Caleg & Parpol Dilarang Bagikan Uang!
Jakarta - KPU merevisi peraturan nomor 1/2013 tentang kampanye menjadi nomor 15/2013. Dalam aturan yang baru, KPU melarang parpol dan caleg berkampanye sambil bagi-bagi uang dan membawa anak kecil.

Peraturan KPU nomor 15/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD itu diundangkan oleh Menkum HAM Amir Syamsuddin 27 Agustus dan dipublikasikan KPU pada Rabu (4/9) lalu.

Dalam pasal 32 ayat 1 peraturan KPU 15/2013 sebagaimana dikutip Jumat (6/9/2013), ada 11 poin yang dilarang dilakukan oleh pelaksana, peserta, dan petugas kampanye. Misal poin a, dilarang mempersoalkan dasar negara pancasila, pembukaan UUD 1945, dan bentuk NKRI.

KPU juga melarang (b) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, dan (c) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu yang lain; dan (d) menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.

Dilarang juga berkampanye yang (e). mengganggu ketertiban umum, dan (f) mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau peserta Pemilu yang lain.

"(Dilarang) merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu. (Dilarang) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan," bunyi huruf g dan h.

Selain itu, KPU melarang juga peserta kampanye baik parpol atau caleg membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan.

"(Dilarang) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan (dilarang) memobilisasi Warga Negara Indonesia yang belum memenuhi syarat sebagai Pemilih," sambung aturan huruf j dan k.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bal/van)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%