detikcom
Rabu, 04/09/2013 16:48 WIB

MUI Sosialisasikan Wisata Syariah Oktober

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan memperkenalkan masyarakat tentang wisata syariah. Pameran wisata syariah akan dibuka oleh Presiden SBY Oktober mendatang.

"Nanti ada acara Indonesia International Halal Expo 2013 yang akan dibuka Presiden. Kita akan menyosialisasikan wisata syariah di mana kita dengan mudah dan indikasi wisata yang halal," ujar Direktur Kehalalan LPOM MUI Lukman Hakim.

Lukman mengatakan itu dalam konferensi pers tentang 'halal atau tidak halalnya terkait fatwa halal dan haram pangan, kosmetik dan obat' di kantor MUI, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2013).

Lukman mengatakan ingin membantu masyarakat mendapatkan akses untuk wisata syariah.

"Misalnya di hotel, hotel tersebut harus menjelaskan kalau tidak menerima pasangan belum muhrim. Sehingga ketika menginap tidak ada ketuk-ketuk pintu menawarkan jasa dan sama seperti kalau mau ke spa," bebernya.

Ke depannya, tempat wisata syariah tersebut nantinya akan diberi label halal. Untuk tempat-tempat yang tidak sesuai, tidak akan diberi label tersebut.

"Bagaimana cara mengecek sertifikasi halal pada tempat wisata syariah tersebut?" tanya wartawan.

"Kita bisa melihat melalui SOP mereka. Apakah sudah sesuai dengan syariah agama atau tidak," ucap Lukman.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(nik/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
65%
Kontra
35%