Selasa, 03/09/2013 19:23 WIB

Yayasan Adam Malik Siap Buktikan Kepemilikan Tanah Waduk Ria Rio

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Ahli waris keluarga Adam Malik siap menempuh jalur hukum untuk membuktikan kepemilikan tanah Waduk Ria Rio di pengadilan. Yayasan Adam Malik mengaku memiliki bukti kuat atas kepemilikan lahan 2,1 hektar di sekitar Waduk Ria Rio.

"Kami siap membawa ke jalur hukum, siap membawa ke persidangan, baik pidana maupun perdata," ujar anggota Tim Kuasa Hukum Yayasan Adam Malik, Ahmad, saat ditemui di Waduk Ria Rio, Jl Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, Selasa (3/9/2013).

Berdasarkan peta milik Badan Pertanahan Negara (BPN), Ahmad yakin Yayasan Adam Malik memang pemilik tanah itu. Dia menyebut tanah milik Pulomas, berada di sisi utara, bukan di lokasi yang dimiliki oleh Yayasan Adam Malik.

"Penelitian BPN menyatakan bahwa HGB No 2 milik Pulomas tidak berada di sini, penelitian BPN menyatakan HGB No 2 yang diklaim PT Pulomas itu berada di lokasi sisi utara, tepatnya pernah di tempat PN Jakarta Timur lama," ujarnya.

Beberapa bukti yang disiapkan Ahmad di antaranya adalah akte jual beli, surat pengembalian batas yang diterbitkan Badan Pertahanan Negara (BPN) dan eigendom verponding.

"Kita juga sudah menyiapkan surat keputusan pengadilan saat kami menggugat PT Pulomas Jaya untuk pertama kali. Selain itu kami juga telah menyiapkan saksi yang mengetahui bahwa lahan ini memang benar milik Adam Malik," ungkapnya.

Wagub Basuki T Purnama mendorong Yayasan Adam Malik membuktikan klaim bahwa kepemilikannya atas lahan waduk Ria Rio melalui proses hukum. Bila hanya sekedar klaim tanpa bukti hukum yang sah, maka dirinya juga bisa berbuat sama.Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(edo/trq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%